by

Colorful ACOM Disebut Pemborosan Anggaran

Ambon, BKA- Peringatan satu tahun Kota Ambon sebagai Kota Musik Dunia versi Unesco yang dilaksanakan di Jakarta, 30 Oktober lalu, menimbulkan polemik di masyarakat. Bahkan kegiatan bertajuk Colorful Ambon City Of Music (ACOM) dinilai sebagai pemborosan anggaran daerah.

Selain menimbulkan pro dan kontra di media sosial, kegiatan Colorful ACOM ini juga dipertanyakan oleh sejumlah fraksi di DPRD Kota Ambon.

Fraksi PDI Perjuangan dan Demokrat bahkan menilai Colorful ACOM yang digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, sebagai kegiatan pemborosan anggaran untuk mencari sensasi, dengan mengesampingkan kondisi Kota Ambon yang sementara dilanda pandemi Covid-19.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Ambon, James R. Maatita, menilai, peringatan setahun Kota Ambon sebagai Kota Musik Dunia versi Unesco merupakan hal yang wajar, jika digelar oleh Pemerintah Kota Ambon. Sebab pihak Unesco akan tetap melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kota Musik Dunia di Kota Ambon setiap tahun, selama empat tahun.

Hanya saja, lanjut Maatita, jika warga Kota Ambon sendiri sebagai pemangku kepentingan tidak dilibatkan dalam perayaan tersebut karena digelar di Jakarta, maka hal itu patut dipertanyakan.

Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan akan mendorong persoalan ini ke Komisi I DPRD Kota Ambon, untuk mempertanyakan itu ke Dinas Pariwisata Kota Ambon.

“Hemat saya, dari sisi produk, kita akan minta kepada komisi untuk memanggil Dinas Pariwisata. Untuk kemudian memberikan penjelasan kepada kami, supaya bisa mengetahui tujuan dari penyelenggaran satu tahun Ambon Kota Musik Dunia di Jakarta, itu apa tujuannya? Apa yang dicapai?” kata Maatita, kepada wartawan di gedung DPRD Kota Ambon, Senin (2/11).

Menurutnya, pemanggilan terhadap Dinas Pariwisata harus dilakukan. Sehingga anggaran yang telah disiapkan untuk mendukung terlaksananya Ambon sebagai Kota Musik Dunia, baik dari sisi infrastruktur maupun dari segmen lain, betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Kota Ambon.

“Tetapi kalau ini kemudian hanya berlangsung atau dinikmati dan dirayakan pemerintah kota bersama dengan artis-artis di Jakarta, dan tidak melibatkan warga kota, ini yang mesti ditanyakan, tujuannya apa? Apa dampak bagi perkembangan musik di Kota Ambon? Apa dampak bagi perkembangan psikologi masyarakat yang menerima justifikasi Ambon sebagai Kota Musik? Ini yang harus ditegaskan,” ungkapnya.

Hal senada ditegaskan Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Ambon, Julius Toisuta. Menurut dia, pelaksanaan Colorful ACOM yang dilaksanakan pemerintah kota di Jakarta, harus dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Ambon. Sebab pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan sebuah pemborosan anggaran, dengan mengabaikan kondisi Ambon yang sementara dilanda pandemi Covid-19.

“Pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Jakarta ini untuk apa? Kenapa harus di Jakarta? Kemudian undang artis dan sebagainya, ini manfaatnya apa? Kalau menurut saya, ini walikota cari sensasi. Apalagi kondisi masyarakat saat ini terpuruk akibat pandemi Covid-19. Lalu kemudian, apa yang menjadi keuntungan bagi masyarakat Kota Ambon? Ini tidak ada untungnya juga. Bahkan pemborosan cukup besar, dan kami tidak tahu sumber anggarannya dari mana. Dan ini sangat pemborosan,” tegas Toisuta.

Selain itu, Toisuta menilai, rencana kegiatan ini tidak pernah dibahas dengan DPRD. Bahkan tidak dilibatkan. Padahal, pekan kemarin, seluruh Anggota DPRD bertolak ke Jakarta untuk melaksanakan Bimtek di Kota Bogor, kemudian kembali ke Jakarta.

Persoalan ini, lanjut dia, akan terus dikawal ke Komisi I untuk segera memanggil Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon, Rico Hayat.

“Dalam kondisi ini, kita juga mau promosi pariwisata Ambon. Tapi bukan caranya seperti ini. Dan pelaksanaan itu tentu mengeluarkan anggaran yang cukup besar, sehingga harus memanggil Dinas Pariwisata untuk menjelaskan apa tujuan dari kegiatan tersebut. Karena daripada uangnya dihambur-hamburkan seperti itu, mending dialihkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di pemerintah kota. Karena banyak persoalan yang belum diselesaikan pemerintah kota,” tutup Toisuta.(UPE)

Comment