by

Dakwaan Berkas Repo Disusun Jaksa

Ambon, BKA- Tim penyidik pidsus Kejati Maluku, setelah menerima hasil audit kasus dugaan korupsi reverse Repo Obligasi, kini, mulai melakukan penyusunan berkas dakwaan untuk dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku untuk diteliti.

“Untuk perkara reverse Repo Obligasi saat ini penyidik sedang melakukan penyusunan berkas perkara. Kemudian apabila berkas perkara sudah selesai disusun atau rampung maka akan dilakukan penyerahan berkas perkara tahap pertama kepada Penuntut Umum,” ungkap Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Maluku, Samy Sapulette, kepada koran ini, Kamis (14/1).

Kata dia, jika berkas dakwaan kasus yang menyeret dua tersangka yakni mantan Dirut Bank Maluku, Idris Rolobessy dan mantan Direktur Kepatuhan Bank Maluku, Izaac Thenu itu sudah selesai dirampungkan dan dilimpah ke JPU, penuntut umum akan meneliti dari sisi formil maupun materilnya.
“Jadi nanti JPU akan menerima berkas yang dilimpihkan penyidik dari sisi formil dan materilnya. Hal ini sesuai dengan mekanisme penyidikan kasus ketika naik ke persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon,” tukas Sapulette.

Sapulette mengaku, untuk kasus ini, sudah pastikan tidak lama lagi dilimpah ke Pengadilan tipikor Ambon, hanya saja, untuk diketahui, Kejati Maluku kini menangani beberapa kasus yang dilaporkan warga di Kejati Maluku, sehingga untuk menuntaskan kasus tersebut tidak bisa terburu-buru. “Prinsipnya kasus ini tetap disidangkan di Pengadilan dalam waktu dekat,” tutup Sapulette.

Sebelumnya diberitakan, kasus dugaan korupsi repo obligasi Bank Maluku kepada PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Securitas, pada tahun 2014 yang diduga merugikan negara sebesar Rp 238,5 miliar itu, penyidik menjerat dua tersangka.

Mereka adalah, mantan Dirut Bank Maluku, Idris Rolobessy dan mantan Direktur Kepatuhan Bank Maluku, Izaac Thenu.
Penetapan Idris sebagai tersangka dituangkan dalam surat Nomor: B-329/S.1/fd.1/02/2018 tanggal 21 Februari 2018. Sedangkan Thenu sesuai surat penetapan Nomor: B-330/S.1/fd.1/02/2018 tanggal 21 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Kejati Maluku, Manumpak Pane.

Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP. (SAD)

Comment