by

Dakwaan Kasus Repo Minta “Batal” Demi Hukum

Ambon, BKA- Pengacara terdakwa Izaac Balthazar Thenu, Adolof Saleky menilai, perkara penjualan dan pembelian (reverse repo) surat-surat hutang/obligasi pada kantor pusat PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampai dengan 2014,harus masuk dalam ranah pidana umum (pidum) bukan ranah tindak pidana korupsi (pidsus). Oleh karena itu, dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Maluku yang menjerat kliennya Izaac Balthazar Thenu itu harus batal demi hukum.

Hal ini disampaikan Saleky dalam nota eksepsi dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon yang dipimpin ketua majelis hakim, Pasti Tarigan Cs. Hadir pula dalam sidang tersebut JPU, Achmad Attamimi, Jumat (5/3).

Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku itu,yang berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara ini adalah pihak kepolisian, bukan penyidik dari kejaksaan. Pasalnya, dalam kasus ini, Direktur utama PT. AAA Sekuritas yakni Andre Rukminto telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 18. Dan kasus ini disidangkan di Pengadilan Jakarta dengan perkaranya adalah tindak pidana umum. Lalu kliennya ikut serta pada kasus yang sama, sementara ia di sidangkan dalam perkara korupsi.

Menurutnya, surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum terdapat berbagai ketidakcermatan dan ketidakjelasan. Sehingga berdasarkan hak terdakwa yang diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHP, yakni terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan agar pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, sehingga dakwaan jaksa itu tidak dapat diterima dan harus dibatalkan.

“Kemudian jika ditinjau dari sudut pasal 143 ayat (2) KUHP yang menuntut bahwa surat dakwaan harus jelas, cermat dan lengkap. Dan jika dilihat, dakwaan jaksa belum memenuhi persyaratan baik dari sisi formil maupun materil,” ujar Saleky pada saat membacakan nota eksepsi, didampingi rekannya, Oriana Elkel, Yanes Steven Teslatu, Wendi F. Polhaupessy.

Saleky melanjutkan, kasus Repo bank Maluku harus masuk ranah pidum karena,sesuai pasal 1 ayat (1) UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan,yakni segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selain itu, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

“Jadi PT bank Maluku dan Malut sebagai perseroan terbatas tunduk pada UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang pada pokoknya menyatakan kerugian persero adalah merupakan kerugian persero sebagai badan hukum (legal person) dan bukan merupakan kerugian negara. Dan karena hal tersebut merupakan kerugian persero, mana mungkin terdakwa didakwa dengan UU tipikor sebagaimana dalam dakwaan jaksa tersebut, ” jelasnya.

Olehnya itu, kata Saleky, melalui persidangan perkara ini, tim penasehat hukum terdakwa Izaac Balthazar Thenu berkesimpulan, meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, supaya menerima eksepsi dari penasehat hukum terdakwa, kemudian meminta kepada majelis hakim agar menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara. PDS-02/AMB/02/2021 batal demi hukum atau tidak dapat diterima sehingga perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan. Serta, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.
“Selain itu, memulihkan hak terdakwa Izaac Balthazar Thenu dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, dan membebaskan biaya perkara kepada negara,” tandas Saleky dalam nota pledoi seraya menyerahkan kepada majelis hakim.

Sebelumnya, JPU Achmad Attamimi dalam dakwaan menyatakan, perbuatan Idris Rolobessy selaku pelaksana Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku bersama Izaac B Thenu selaku Dirut Kepatuhan dalam penjualan dan pembelian (reverse repo) surat-surat hutang/obligasi Bank Maluku kepada PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Securitas mengakibatkan timbulnya kerugian negara.

Jaksa mengungkapkan berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan dan pembelian (reverse repo) surat-surat hutang/obligasi pada kantor pusat PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampai dengan 2014 nomor : SR-373/PW25/5/2020tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp.238.500.703.330,00 dengan rincian jumlah saldo outstanding efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 256.081.982.322 dan jumlah cicilan pembayaran dari PT.AAA Sekuritas kepada PT.BPDM atas saldo efek-efek yamg dibeli dengan janjo dijual kembali (reverse repo) sampai dengan tanggal 31 Desember sebesar, Rp.17.581.278.992.

“Akibat perbuatan terdakwa telah menguntungkan saksi Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur utama PT. Andalan Artha Advisindo Securitas sebesar Rp.238.500.703.330,”ungkap Attamimi

Atas perbuatan keduanya, jaksa menjerat keduanya dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1, 2, 3 undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan pemberantasan tindak korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan pemverantasan tindak korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.(SAD)

Comment