by

Dakwaan Korupsi Sekda Buru Batal Demi Hukum

Ambon, BKA- Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa Sekda Buru, Ahmad Assagaf, masing-masing, Boyke Lesnussa, Raymond Tasaney, Yostevan Aryanto Widodo, Ambo Kolengsusu, dan Marten Fordatkosu, meminta, Ketua Majelis Hakim agar membatalkan seluruh isi dakwaan JPU Kejati Maluku terhadap klien mereka, serta meminta klien mereka dikeluarkan dari tahanan.

Penegasan ini disampaikan salah satu tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Marten Fordatkosu, saat membacakan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan JPU, pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (17/9).

Menurut Fordatkosu, dalam isi dakwaan, JPU tidak pernah merincikan apa itu tugas dan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan JPU, Achmad Attamimi.

Katanya, dakwaam JPU dinilai kabur, karena perbuatan terdakwa dalam perkara a quo yang merincikan dalam dakwaan penuntut umum, ternyata setelah diteliti oleh tim PH, perbuatan terdakwa dirincikan sejak tanggal 16 April 2018 sampai 31 Desember 2018. Padahal sejak tanggal 16 April 2018, terdakwa sudah digantikan oleh Saksi Masri M.

Selain itu, lanjut dia, dalam uraian JPU baik itu di dakwaan subsider maupun primer, perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada OPD/SKPD Sekretaris Daerah Kabupaten Buru sejak Tahun 2016 sampai April 2018. Padahal perlu diketahui, sejak waktu tahun 2016 sampai April 2018, terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Sekda Kabupaten Buru, karena sudah dijabat oleh Ir. M Masri selaku Asisten Pemerintahan.

“Selanjutnya, penuntut umum menguraikan perbuatan terdakwa dalam dakwaan primer, kemudian di copy-paste kembali ke dalam dakwaan subsider. Padahal hal tersebut tidak boleh, berdasarkan yurisprudensi MA Nomor : 600/K/Pid/1982 tanggal 9 November 1983,” tandas Marten. dalam nota eksepsi yang disampaikan dalam persidangan itu.

Setelah mendengarkan eksepsi tim PH terdakwa, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan, untuk agenda tanggapan JPU atas eksepsi terdakwa.

Sebelumnya, JPU dalam dakwaanya mendakwa kedua terdakwa, masing-masing, Sekda Buru Ahmad Assagaf bersama rekannya La Joni Ali, dinyatakan bersalah melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Modus operansi yang dilakukan kedua terdakwa terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan daerah untuk belanja barang dan jasa Sekretariat Daerah Tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018, pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretaris Daerah Kabupaten Buru, yakni, melakukan belanja pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya. Misalnya, belanja perawatan kendaraan bermotor senilai Rp 180. 188.705, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor senilai Rp 2.400.000.

Kemudian belanja dipertanggungjawabkan untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan, dengan item-item, belanja peralatan kendaraan bermotor senilai Rp 2.516.1114.000, belanja sewa sarana mobilitas senilai Rp 4.558.4000, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor senilai Rp 4.037. 725.000, selanjutnya BPO direalisasikan lebih tinggi dari pagu anggaran yang tersedia senilai Rp 33.660.000.

Dari total dana tersebut, ditemukan jumlah nilai kerugian keuangan negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai hitungan BPK sebesar Rp 11.328.487.705. (SAD).

Comment