by

Dana Covid-19 Bermasalah, Dua Fraksi Walk Out

AMBON-BKA, Merasa janggal dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD 2020 yang disampaikan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, dalam rapat paripurna, Fraksi Perindo dan Fraksi gabungan (PKB-PKPI) DPRD Kota Ambon memilih walk out dari ruang Paripurna DPRD, Belakang Soya, Kamis (5/8).

Dua fraksi ini menilai, Pemerintah Kota Ambon tidak transparan terhadap pertanggung jawaban APBD, khususnya penggunaan anggaran Covid-19 di tahun 2020 lalu. Dimana terjadi pembengkakan anggaran penanganan Covid-19 dari hasil refocusing, yang sebelumnya tidak disampaikan secara transparan kepada DPRD.

Dalam pidato walikota pada paripurna yang berlangsung secara virtual itu, penggunaan anggaran Covid yang disampaikan sangat berbeda dengan laporan yang sebelumnya disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ambon kepada DPRD.

Sebelum LPJ APBD 2020 itu disetujui 7 fraksi lainnya, yaitu, Fraksi Golkar, PDIP, Gerindra, Demokrat, Nasdem, Hanura dan Fraksi gabungan PKS-PPP, Fraksi PKB-PKPI dan Perindo lebih dulu walk out meninggalkan ruang paripurna.

Baca juga: DPRD Kecam Pelayanan PT Taspen

Namun LPJ tersebut tetap disetujui 7 fraksi lainnya dan ditandatangai tiga pimpinan DPRD, diantaranya, Elly Toisuta (Golkar), Gerald Mailoa (PDI-P) dan Rustam Latupono (Gerindra), untuk nantinya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon.

Anggota Fraksi Perindo DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far, mengaku, sikap Fraksi Perindo sama dengan Fraksi gabungan PKB-PKPI, yakni, menerima dengan catatan dan menolak.

Dijelaskan, penolakan terhadap LPJ APBD 2020 yang mengalami refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kota Ambon, karena 4 hal. Pertama, karena menilai mekanisme pembahasan LPJ ABPD di DPRD inprosedural. Dimana harusnya Daftar Isian Masalah (DIM) yang dikirim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ambon, harus berdasarkan DIM dari fraksi dan komisi yang ada.

“Faktanya tidak pernah ada DIM dari fraksi dan komisi yang disampaikan. Tetapi Banggar DPRD kirim DIM sendiri. Itu yang disayangkan,” beber Far Far, saat dikonfirmasi BeritaKota Ambon, Kamis (5/8).

Penolakan kedua, lanjut dia, dalam penjabaran anggaran Covid-19 oleh Pemkot Ambon tidak dijelaskan secara rinci. Padahal Pemkot Ambon harus menjelaskan secara detail penggunaan anggaran Covid-19 dalam LPJ APBD 2020.

“Datanya itu bersifat gelondongan. Disini kan kita tidak bisa tahu, bahwa ini dianggarkan dalam refokusing untuk melakukan apa apa saja. Harusnya Pemkot jelaskan secara rinci dan detail. Karena seluruh warga Kota Ambon itu menyuarakan dan mempertanyakan itu,” tegasnya.
Poin ketiga keberatan, lanjut Politisi muda ini, terkait penggunaan anggaran Covid-19 yang tidak transparan. Dimana tujuan refocusing anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat, jaminan sosial dan pemulihan ekonomi, itu tidak dijabarkan dengan baik oleh Pemerintah Kota Ambon.

“Menurut pengamatan fraksi, di rapat Banggar maupun rapat kerja Covid, bahwa kegiatan dan program Pemkot dalam masa pandemi khusunya tahun 2020, banyak kegiatan yang tidak pro kepada masyarakat. Karena harusnya kegiatan itu lebih pro masyarakat yang mengarah ke pemberdayaan apalagi di poin pemulihan ekonomi ini,” ujarnya.

Dan untuk poin keempat, Harry juga mengaku, penolakan dilakukan karena hingga kemarin fraksi Perindo maupun fraksi lainnya belum menerima laporan hasil pemeriksaan BPK untuk disampaikan ke DPRD. Sehingga fraksi menilai banyak masalah dalam LPJ APBD tahun 2020 oleh Pemerintah Kota Ambon.

Konferensi pers dua yang dilakukan Fraksi Perindo dan fraksi gabungan PKB-PKPI terkait penolakan LPJ APBD Walikota Ambon tahun 2020, di ruang Komisi II, gedung DPRD, Belakang Soya, Kamis (5/8)

“Tidak pernah kita dikantongi (laporan BPK) oleh anggota DPRD. Padahal laporan hasil pemeriksaan BPK ini harus kita kantong sesuai amanat undang-undang, kalau tidak salah pasal 22 E ayat 2. Disitu dijelaskan, kalau hasil pemeriksaan BPK harus diserahkan ke DPRD,” bebernya.

Dirinya bahkan menyesalkan sikap pimpinan DPRD yang telah melanggar Tata Tertib (Tatib) DPRD, yang tetap melanjutkan paripurna tanpa voting, sekalipun ada penolakan dari 2 fraksi.

“Dalam paripurna tadi (kemarin) kami fraksi menganggap pimpinan DPRD keliru memaknai Tatib DPRD. Sesuai mekanisme, harusnya ketika fraksi yang melakukan penolakan, apalagi lebih dari satu fraksi harus dilaksanakan voting. Walaupun nanti didalam voting kita fraksi menolak itu kalah. Tapi setidaknya kita harus penuhi mekanisme itu,” kesalnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Ambon, Ari Sahertian mengatakan, fraksi PKB sangat kesal lantaran ada begitu banyak anggaran yang dikeluarkan berdasarkan kebijakan Pemkot Ambon. Namun tidak transparan ke lembaga DPRD.

“Makanya kami lakukan walk out dan menolak LPJ APBD Walikota Ambon tahun 2020. Pemkot sangat tidak transparan mengenai anggaran ke lembaga ini,” beber Sahertian.

Dirinya juga mengaku, seluruh data yang dimasukan TAPD Pemkot Ambon dengan pidato resmi walikota terkait penggunaan anggaran Covied-19, sangat berbeda jauh. Yakni dalam pidato walikota, disebutkan bahwa refocusing refocusing untuk anggaran Covid-19 sebesar Rp 187 miliar lebih. Kemudian Banggar DPRD Ambon tim Covid Kota Ambon telah menyepakati untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 56 miliar.

“Faktanya, dalam realisasi anggaran itu, ternyata mengalami peningkatan menjadi 64 miliar. Jumlah 64 miliar itu pun ada persetujuan dengan DPRD Kota Ambon. Sehingga lewat data dan bukti yang kami punya, fraksi Perindo menolak LPJ APBD Walikota Ambon 2020,” sebutnya.

Masalah lain, tambah Shertian, Kota Ambon memiliki dua jenis hutang di tahun 2020. Yakni hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Dan dari dua jenis hutang tersebut, data yang diusulkan TAPD Pemkot Ambon sisa tunggakan pihak ketiga sebesar Rp 29 miliar.

Anehnya setelah dikroscek, jumlah hutang jangka panjang yang dimasukan sebesar Rp 105 miliar dan hutang jangka pendek senilai Rp 50 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp 155 miliar.

“Kan yang diusulkan Rp 29 miliar, tapi kemudian membengkak sampai 155 miliar. Nah, ini jadi dasar kita untuk menolak LPJ APBD walikota itu,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Fraksi PKB, Gunawan Mochtar. Dirinya mengaku kecewa dengan sikap pimpinan DPRD yang ada. Lantaran tidak mengindahkan aturan yang diatur dalam Tatib DPRD, ketika dua fraksi dengan jumlah tujuh kursi sudah melakukan walk out, tapi tetap melanjutkan paripurna.

“Padahal kan harus diberi kesempatan voting. Sebab kalau dua fraksi dengan total jumlah tujuh kursi, sesuai aturan tatib DPRD harus dilakukan voting. Tapi yang terjadi lain, pimpinan tetap mengetuk palu untuk lanjutkan rapat,” sesalnya.

Baca juga:
Tidak Lolos Administrasi, Pelamar CPNS Bisa Masukkan Sanggahan

Dia berharap, kedepan tim Banggar DPRD harus lebih optimal dan maksimal dalam fungsi pengawasan terhadap seluruh anggaran yang ada. Yakn sebelum pembahasan, data yang nantinya dibahas harus diserahkan seminggu sebelumnya untuk dipelajari seluruh anggota DPRD. “Jangan mau rapat baru kasih kita data, lalu kemudian paripurna dan ketuk palu,” tukas dia.

Tempat yang sama, Ketua Fraksi Perindo DPRD Kota Ambon, La Ode Rawidin juga menyesalkan LPJ APBD itu. Diakuinya, penolakan yang dilakukan serentak oleh fraksi Perindo dan PKB-PKPI, bukan tanpa alasan. Tetapi menilai, dana yang dicairkan untuk penanganan covid-19 di Kota Ambon, tidak pernah disampaikan secara transparan oleh pemerintah kota Ambon.

“Masyarakat bertanya-tanya ke kita anggota DPRD soal dana ini. Kita pun tak tahu sebab Pemkot tidak pernah melaporkan itu secara terperinci ke lembaga ini. Inilah yang menjadi dasar kita untuk menolak LPJ ABPD Walikota Ambon tahun 2020,” kunci Rawidin. (UPE)

Comment