by

Dana Pilkada Segera Dicairkan

Ambon, BKA- Gubernur Maluku, Murad Ismai, meminta agar pemerintah kabupaten pelaskana Pilkada, agar segera melakukan pencairan anggaran Pilkada, berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah hasil refocusing.. Hal tersebut sesuai arahan Menteri Dalam negeri, Tito Karnavian.

Hal itu disampaikan Gubernur Maluku, usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Mendagri Tito Karnavian, yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait sinergitas kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak di empat kabupaten di Provinsi Maluku, secara virtual, Jumat (10/7) .

Empat kabupaten yang akan menggelar Pilkada, yakni, Kabupaten Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Selai itu, Gubernur juga memberikan apresiasi terhadap dukungan aparat TNI dan Polri, yang bertanggungjawab mem-back-up keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kita butuh situasi aman dan kondusif, agar proses demokrasi yang dilaksanakan nanti menghasilkan produk demokrasi yang berkualitas,” katanya.

Berkaitan dengan akan dilaksanakan Pilkada Serentak di Provinsi Maluku, mantan Komandan Korps Brimob Polri ini juga menyampaikan beberapa hal penting, yakni, pertama, kepada pihak penyelenggara KPU dan Bawaslu kabupaten agar dalam pelaksanaan tahapan, hendaknya selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 kabupaten masing-masing.

Dirinya melalui Ketua Gugus Tugas (Gustu) Covid-19 Provinsi Maluku, telah mengarahkan agar setiap Gustu kabupaten untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan setiap tahapan Pilkada, sehingga dapat memastikan penerapan protokol kesehatan secara benar dan terjamin.

Kedua, mengingat status penularan Covid-19 pada kabupaten/kota yang berbeda-beda, gubernur berharap, pemerintah kabupaten dapat mendukung KPU dan Bawaslu dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang melibatkan banyak orang. Misalnya melakukan rapat-rapat koordinasi secara virtual, pertemuan-pertemuan virtual, kampanye dan lain sebagainya.

“Dalam kesempatan ini, kami minta dukungan Pemerintah Pusat, melalui bapak menteri, berkenaan mendorong Telkom maupun Telkomsel agar dapat memperkuat sistem dan jaringan komunikasi internet di keempat kabupaten itu,” ujarnya.

Ketiga, kepada para penyelenggara Pilkada agar waspada terhadap isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik, seperti, penetapan pasangan calon (paslon), data pemilih, penggunaan alat peraga, politik uang, kampanye, termasuk netralitas ASN dan lain-lain.

“Karena itu, keterlibatan jajaran keamanan TNI/POLRI mesti dimaksimalkan guna mengantisipasi gejolak-gejolak yang sering muncul dalam masyarakat,” kata gubernur

Selain itu, Gubernur Maluku juga mengajak pemerintah kabupaten dan seluruh elemen masyarakat di empat kabupaten penyelenggara Pilkada untuk terus membangun sinergtas guna mengsukseskan Pilkada Serentak tahun 2020.

Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Pol. Baharuddin Djafar dalam rakor tersebut berpesan, netralitas personil Polri dalam pengamanan Pilkada.

“Polri harus bersikap netral. Jelas sesuai amanah umdang-undang, telah disampaikan terkait sanksi apabila ada anggota yang tidak netral dalam pelaksanaan pemilu,” tegas Kapolda.

Kapolda juga menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan personil dalam rangka pengamanan Pilkada di empat kabupaten di Provinsi Maluku.(BKA-1)

Comment