by

Dana SMI Rawan Disalahgunakan

Ambon, BKA- Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Alimudin Kolatlena, mengatakan, pengelolaan dana pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 700 miliar untuk pemulihan ekonomi masyarakat, berpotensi disalahgunakan.

Apa lagi dana SMI, kata Alimudinm, tidak melalui pembahasan DPRD. Beda dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga pengelolaan dana SMI semua menjadi tanggung jawab satker yang ditunjuk langsung Gubernur Maluku.

“SMI ini kan tidak dibahas di DPRD dan mekanismenya seperti itu. Selain itu, prioritas program kerjanya juga tidak profesional dan proposional, karena SMI peminjamannya untuk pemulihan ekonomi masyarakat ditengah pandemi Covid-19, sehingga kemungkinan penyalahgunaan sangat berpotensi cukup besar,” kata Alimudin, Selasa (30/3).

Menurutnya, ditengah pandemi Covid-19, dana SMI seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk membuka akses lain, khususnya pada wilayah-wilayah yang masih terisolasi. Bukan malah melakukan pekerjaan yang tidak terencam dan buru-buru.

Contohnya, proyek drainase di Kota Ambon yang diatasnya adanya trotoar. Sebelumnya, semua trotoar itu sudah dikerjakan Pemerintah Kota Ambon tahun lalu. Tapi lewat proyek drainase itu, semua trotoar itu dibongkar kembali dan dikerjakan lagi.
“Kita liat contoh di Kota Ambon, trotoar dibongkar semua. Meskipun proyeknya drainase, tapi itu kan sudah dikerjakan Pemkot tahun kemarin, apa ini bukan pekerjaaan yang tidak terencana dan terburu-buru,” cetusnya.

Apa lagi, terangnya, hampir semua dana SMI digunakan untuk infrastruktur. Padahal pinjaman dana itu untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Sehingga pemberdayaan masyarakat pada proyek SMI Maluku, hanya sebatas pelaku atau pekerja yang terlibat dalam satu kegiatan proyek itu saja.
Hal itu beda, bila anggaran pinjaman Rp 700 miliar itu digunakan sebagai bantuan langsung bagi masyarakat. Karena dapat dijadikan sebagai modal usaha, sehingga secara ekonomi membantu kebutuhan keluarga.
“Jadi ini semua masalah dari rentetan penggunaan dana SMI yang tidak profesional dan tidak memperhatikan skala prioritas masyarakat. Mestinya daerah-daerah yang terisolasi akibat akses macet, tersumbat akses transpotasi masyarakat, itu semestinya yang harus diperhatikan. Contohnya, seperti beberapa desa dan kecamatan, baik di SBT, SBB dan daerah lainnya yang masih terisolasi dalam askes jalan dan jembatan,” pungkasnya. (RHM)

Comment