by

Data Tambahan Proyek Istri Bupati Malra

Ambon, BKA- Gubernur Lira Maluku, Jan Sariwating, kembali mengungkapkan keterlibatan istri Bupati Maluku Tenggara, Eva Elia, pada sejumlah proyek APBD 2020 di kabupaten itu.

Selain sejumlah proyek yang telah disampaikan sebelumnya, ternyata masih ada sejumlah proyek APBD 2020 di Kabupaten Malra yang ditangani oleh istri M. Taher Hanubun itu.

Yakni, proyek pengadaan peralatan mesin genset milik dinas pekerjaan umum dan penataan ruang senilai Rp 780 juta, Proyek pengadan mesin hitung milik badan pendapatan daerah dengan nila Rp.742 juta, proyek pengadaan mobiler rumah jabatan sekeratis daerah milik sekretaris daerah Malra nilainya Rp.750 juta, serta proyek pengadaan mobil ambulance Dinas Kesehatan dengan nilai Rp 1.500.000.000.

“Dari beberapa proyek ini diberikan oleh istri bupati kepada FBT dan diduga ada komitmen fee,” jelas Sariwating, Selasa (30/3).

Sejumlah data tersebut, harapnya, kiranya dapat menjadi data tambahan untuk tim penyelidik Kejati Maluku, dalam upaya membongkar kasus ini.

“Saya berharap, data ini menjadi data tambahan Kejati Maluku, untuk mengusut tuntas kasus ini. Sebab, kalau hal ini terjadi, maka ditakutkan, praktek monopoli proyek ini sudah berjalan sejak lama. Makanya Kejati Maluku diminta agar usut tuntas,” tandasnya.

Sebelumnya, dia membeberkan keterlibatan Bupati Malra dalam mengelola sejumlah paket proyek di kabupaten itu. Misalnya, proyek pembangunan Kantor Perpustakaan Umum Daerah, dengan nilai kontrak sekitar Rp. 9.650.000.000, pemenang tender CV Karya Bima Prima Grama. Kemudian proyek pengadaan mobil unit penerangan, dengan nilai kontrak sebesar Rp 850 juta, pemenang tender CV Ibnurakas Sabana.

Sedangkan proyek milik istrinya, yakni, proyek belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga milik Dinas Sosial Daerah, dengan nilai kontrak Rp 347.000.000, yang dikerjakan CV Andar Jaya yang beralamat di Kebun Cengkeh Ambon.

Proyek pengadaan dan pemasangan tiang lampu jalan dalam Kota Langgur, yang dikerjakan Dinas PU dan Penataan Ruang, dengan kontraknya sebesar Rp 1.146.852.000. Dikerjakan CV Jivi Creative.

Proyek Pendamping Pembangunan Dana Unit Sekolah Baru (USB) milik Dinas Pendidikan, kotraktor CV Rahalin Putra, dengan nilsi kontrak sebesar Rp 553.000.000.

Proyek perencanaan teknis peningkatan jalan hotmix ruas jalan trans di Malra, milik Dinas PU, dengan kontraktor CV Surya Konsultan. Nilainya sebesar Rp. 900.000.000.

Kemudian, proyek pengadaan belanja pakian olahraga untuk Sekertariat Daerah Kabupaten Malra, yang dimenangkan CV Nabyil Putra Mandiri, dengan kontrak Rp 515.000.000.

Serta proyek pembuatan studi kelayakan luas jalan trans Kei Besar, dengan nilai sebesar Rp 500.000.000. Kontraktor dari CV. Kurniya yang beralamat di Kebun Cengkeh Ambon.

“Kita berharap, kasus ini secepatnya dibuka secara terang benderang oleh tim Kejati Maluku,” tandas Sariwating.

Sebelumnya diberitakan, tim penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku tak tanggung-tangung dalam upaya membongkar kasus dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Maluku Tenggara, Hi. Muhamad Taher Hanubun, dan istrinya, Eva Elia.

Dua kepala dinas dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra), langsung dimintai keterangan oleh tim penyelidik Kejati Maluku, Kamis (25/3).

Selain dua kepala dinas, tim penyelidik juga menggarap pihak PPK Pengadaan Barang dan Jasa terhadap sejumlah proyek yang didanai APBD 2020 di Kabupaten Malra.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Samy Sapulette, mengatakan, Kejati Maluku telah melakukan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak, terkait laporan Bupati Maluku Tenggara, Hi. Muhamad Hanubun, dan istrinya, Eva Elia.

Namun, pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail, terkait laporan yang dimasukan komunitas gerakan Forum Penyambung Lidah Rakyat (FPLRM) Maluku pada 11 Februari 2021 lalu itu. Sebab kasusnya masih dalam tahap penyelidikan, sehingga belum bisa dipublikasikan ke masyarakat luas.

“Ada beberapa pihak terkait yang dimintai keterangan. Namun karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan, sehingga belum dapat kami publikasikan secara detail bagi masyarakat,” tukas Sapulette, Kamis (25/3).

Informasi yang dihimpun koran ini di Kejati Maluku, dua Kepala Dinas dari Kabupaten Malra yang dimintai keterangan tim kejaksaan, yakni, Kadis PU dan Kadis Kesehatan.

Selain itu, pihak PPK Pengadaan Barang dan Jasa dalam beberapa item proyek, ikut dimintai keterangan oleh Kejati Maluku.

“Itu yang dimintai keterangan kadis PU, Kadis Kesehatan dan pihak PPK Pengadaan Barang. Mereka itu yang digarap tim penyelidik Kejati Maluku,” ujar sumber di Kejati Maluku, Kamis kemarin.

Permintaan keterangan terhadap beberapa pihak itu, katanya, dalam rangka anggaran Covid-19 dan proyek-proyek yang ditangani Bupati Malra dan istrinya di kabupaten itu.

“Materinya, garis-garis besar seperti itu. Tapi yang jelas, nanti ikuti saja proses yang berlangsung. Karena ini kasus besar yang harus di bongkar Kejati Maluku,” tandas sumber yang menolak namanya dikorankan.(SAD)

Comment