by

DAU Agustus Kabupaten Buru Belum Ditransfer

BURU-BKA, Kementerian Keuangan belum mentransfer Dana Alokasi Umum (DAU) Bulan Agustus 2021, kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru hingga 4 Agustus 2021.

Hal tersebut menjadi penyebab terhambatnya sejumlah program yang telah disusun Pemkab Buru, sekaligus mengganggu kinerja keuangan daerah.

Padahal dalam rangka percepatan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Bulan Agustus 2021, sangat penting sesuai ketentuan PMK 233/PMK.07/2020 dan PMK 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buru, Mohammad Hurry, mengatakan, pemerintah pusat belum transfer dana DAU Bulan Agustus.

“Kamarin itu rencananya mau dicairkan tanggal 3 Agustus, tapi belum masuk sampai sekarang ini (tanggal 4 Agustus 2021),” kata Hurry kepada BeritaKota Ambon, via pesan WhatsApp, Rabu (4/8).

Untuk itu, kata dia, pencarian anggaran reses masa sidang II tahun 2021 terhadap anggota DPRD Kabupaten Buru, belum bisa dibayar. Jadi mengganggu hingga DAU masuk, baru ada pembayaran.

Baca juga: Desa Kaki Air Akan Dialiri Listrik

“Makanya kami belum bisa bayar anggaran reses anggota DPRD Kabupaten Buru,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BPKAD Buru menjelaskan, anggaran yang sudah dibayarkan pada 5 Juli 2021, yaitu, tunjangan reses DPRD. Sementara biaya reses nantinya dibayar Agustus, sambil menunggu DAU yang akan dikirim ke kas daerah Kabupaten Buru.

“Jadi di DPRD ada dua jenis anggaran, yakni, tunjangan reses dengan biaya reses. Jadi tunjangan reses jalan, lalu biaya reses ini berada dalam satu permintaan anggaran DPRD yang disebut dengan ganti uang (GU),” ungkapnya.

Kata dia, di dalam permintaan anggaran DPRD yang disebut dengan GU itu, nominalnya mencapai Rp 800 juta. Dan sudah termasuk biaya reses DPRD yang belum terbayar di dalamnya.

“Jadi bukan saja DPRD yang belum mendapatkan angaran, tetapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain juga belum mendapatkan anggaran sampai saat ini,” bebernya.

Baca juga:
Dishub Bakal Tambah Rambu Lalu Lintas Laut

Hurry menambahkan, belum terbayarkan anggaran reses dikarenakan sedang mengalami kekosongan kas daerah. Dan kalaupun pendapatan daerah ada, maka jumlahnya minim. Sehingga diprioritaskan untuk penanganan Covid-19, dan jumlah itu sekitar Rp 100 juta sampai Rp 200 juta.

“Iya, memang kita punya pendapatan lagi kosong. Kalaupun ada kita prioritaskan untuk penanganan Covid-19. Tapi itu jumlah tidak sampai diatas 500 juta. Palingan 100 juta yang bisa dicarikan saat ini,” pungkasnya. (MSR)

Comment