by

DD Negeri Sehati Kembali Dikorupsi

Ambon, BKA- Dugaan korupsi terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) kembali terjadi di Negeri Administrasi Sehati, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), untuk anggaran 2019 lalu.

Dugaan tersebut disampaikan sejumlah tokoh masyarakat Negeri Administrasi Sehati, yang datang langsung ke Kejati Maluku untuk melaporkan dugaan tindak pidana itu.

Salah satu tokoh masyarakat Negeri Administrasi Sehati, Librek Sopacua, mengungkapkan, dugaan korupsi disinyalir dilakoni oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Sehati inisial M.W.

Memang sudah ada laporan dugaan korupsi DD dan ADD yang dilayangkan masyarakat kepada Kejaksaan Tingggi (Kejati) Maluku, yang dialihkan penanganannya kepada Kejari Malteng. Yakni, dugaan korupsi DD dan ADD tahun 2016, 2017 dan 2018.

Tapi karena diduga tidak ada progres yang diraih Kejari Malteng terhadap laporan itu, kata Librek,
sehingga kejadian itu kembali lagi terulang untuk anggaran 2019.

Indikasi penyalahgunaan ADD dan DD pada empat tahun berjalan itu, yakni, 2016, 2017, 2018 dan 2019, ditotalkan sebesar Rp.1.062.417.264 (Satu miliar enam puluh dua juta empat ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh empat rupiah).

“Karena Kejari Malteng tak merespon laporan kami, kita laporkan kembali di tahun 2021 ini di Kejati Maluku,” ungkap Librek, Rabu (10/2).

Dia mengungkapkan, sesuai data temuan di lapangan, diduga ada sejumlah item pekerjaan yang fiktif. Diantaranya, pengadaan bantuan kepada nelayan, berupa, bodi ketinting, mesin ketinting dan jaring, dengan total Rp.103.500.000.

Kemudian ada sejumlah pekerjaan yang anggarannya diduga di mark-up. Diantaranya, bantuan peralatan pertanian dan perkebunan yang dianggarkan sebesar Rp.30 juta, bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk pelaku usaha ekonomi masyarakat, pekerjaan rehabilitasi perpustakaan, peningkatan sarana taman baca, dan sanggar belajar, pekerjaan proyek air bersih.

“Anggaran untuk belanja bidang kesehatan, diduga terjadi mark-up dan fiktif. Sejumlah item kegiatan yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 81.575.000,” jelasnya.

Dia mengaku, untuk intem-item kegiatan belanja yang lain, telah terlampir dalam laporan yang dimasukan ke Kejati Maluku, sehingga Kejati Maluku diminta serius dalam pengusutan kasus tersebut.

“Jadi karena tahun 2016, 2017 dan 2018, laporan kami di Kejari Malteng tidak digubris, maka tahun 2019 ini, Kades kembali melakukan perbuatan melawan hukum. Dan hal tersebut benar-benar terjadi sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Makanya dalam laporan, sudah kita sampaikan semua anggaran empat tahun berjalan,” tukasnya.

Semoga saja, tambah dia, dalam waktu dekat, Kejati Maluku merespon laporan tersebut. Pasalnya, masyarakat di Negeri Sehati sudah jenuh dengan kinerja Kejari Malteng, yang tidak jelas mengusut kasus ini.

Diharapkan laporan ini diusut Kejati Maluku dengan tuntas.
“Kami memang sudah kecewa dengan Kejari Malteng, makanya kita minta supaya Kejati saja yang melakukan penyelidikan terhadap kasus ini,” tandasnya.(SAD).

Comment