by

Debat Kandidat di Ambon KPU MBD Dituding Rugikan Kalwedo

Demny: Semua Sudah Dikoordinasikan

Ambon, BKA- Debat kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya (MBD), yang digelar KPU kabupaten itu di Kota Ambon, 24 Oktober lalu, dinilai telah merugikan pasangan calon dengan jargon Kalwedo, Nikolas Kilikily-Desianus Orno.

Untuk itu, tim pemenangan pasangan calon Bupati MBD itu mengancam akan melaporkan hal itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), karena KPU MBD dinilai telah melanggar aturan.

Ketua Tim Pemenang Pasangan Nikolas Kilikily-Desianus Orno, Anos Yeremias, mengatakan, langkah KPUD MBD yang menggelar debat publik di Kota Ambon, sudah bertentangan atau tidak sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 465/PL.02.4-KPT/06/KPU/IX/2020 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye.

Anos mengatakan, pada Bab IV point 7 (e), pada keputusan itu telah menjelaskan tentang lokasi debat publik harus dilaksanakan di daerah pemilihan. Sehingga tidak perlu mengalihkan lokasi ketempat lain diluar daerah pemilihan.

“Ini sebauah pelanggaran yang dilakukan KPU MBD, yang mengalihkan lokasi debat publik ke Kota Ambon. Jadi selaku ketua tim pemenang, paslon nomor urut 1 merasa telah dirugikan. Sehingga langkah KPU tidak harus didiamkan begitu saja, tapi harus dilaporkan ke DKPP sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Anos, yang ditemui di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang, Kota Ambon, Senin (26/10).

Selama ini, lanjutnya, tim paslon Kalwedo selalu taat asas. Kalau KPU beralasan tidak ada fasilitas, sehingga lokasi debat dialihkan, itu hanya alasan klasik yang dibuat-buat.

“Diera kecanggihan teknologi saat ini, semuanya dapat dilakukan. Bisa melalui daring atau bisa mendatangkan TVRI ke MBD,” tandasnya.

Terkait permasalahan itu, KPU MBD dalam konfrensi pers-nya, mengatakan, pelaksanaan debat kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati MBD tahap I yang digelar di Kota Ambon, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesepekatan bersama dengan peserta Pilkada.

Ketua KPU MBD, Jacob Alupaty Demny, mengatakan, KPU tidak bermaksud menimbulkan polemik dalam penyelenggaran tahapan bupati dan wakil bupati.

“Untuk pelaksanaan debat kandidat tahap I yang berlangsung di Kota Ambon, penyelenggaraannya disesuaikan dengan rapat koordinasi dengan Parpol atau tim kampanye dari pasangan calon 01, 02, dan 03, tentang perubahan jadwal debat dan juga penentuan tempat debat. Hasilnya ada beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara rapat nomor 57/BA/8108/KPU-KAB/X/2020,” jelas Demny, di Kantor KPU MBD, Tiakur, Senin kemarin.

Berkaitan dengan polemik yang berkembang tentang lokasi pelaksanaan debat kandidat di Kota Ambon, tidak harus dilaksanakan di Tiakur, agar dapat disaksikan secara langsung oleh masyarakat MBD.

Menurutnya, hal itu bertolak belakang dengan ketentuan PKPU Nomor 13 tahun 2020, sebagai perubahan kedua atas PKPU 6 tahun 2020, pasal 59, yang didalamnya mengatur tentang pelaksanaan debat, wajib menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sehingga, terangnya, walau penyelenggaran debat itu digelar di Tiakur, tetap tidak dibenarkan untuk dihadiri oleh masyarakat, karena dapat terjadi kerumunan yang dapat menimbulkan cluster baru penyebaran Covid-19.

Semetara terkait isu yang menyatakan, debat yang digelar di Ambon tidak efisien, karena tidak tepat sasaran karena Kota Ambon bukan merupakan daerah pemilihan, kata Demny,
tidak benar.

Menurutnya, materi yang disampaikan pada debat Kandidat tahap I yang berisikan visi-misi ketiga pasangan calon tentang pembangunan MBD, dilaksanakan untuk merealisasikan keputusan bersama pada tanggal 9 Oktober lalu.

“Dimanapun tempat pelaksanaannya, sepanjang itu menjadi keputusan bersama, maka wajib untuk dilaksanakan. Sehingga KPU tidak dapat melakukan hal lain, selain merealisasikan keputusan bersama itu,” ujarnya.

Sedangkan soal kewajiban setiap orang yang berasal dari luar yang masuk MBD harus melakukan karantina mandiri, sesuai dengan intruksi Bupati tertanggal 15 Oktober, ungkap Demnys, telah direvisi Satgas Gustu MBD, khusus poin 4. Yakni adanya pengecualian kepada peserta debat di Ambon yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu, hasil Swab negatif, maka tidak diberlakukan karantina mandiri, sehingga dapat melaksanan kegiatan kampanye sesuai dengan tahapan Pilkada.(RHM/NKA-3)

Comment