by

Demo Amdal Blok Masela Nyaris Ricuh

Ambon, BKA- Puluhan pemuda dan mahasiswa MBD menggelar aksi unjuk rasa, mempertanyakan Amdal pengelolaan Blok Masela, di depan gerbang Kantor Gubernur Maluku, nyaris ricuh dengan Satpol PP, Senin (21/9).

Dalam aksi ini ngotot untuk bertemu Gubernur Maluku, Murad Ismail, untuk mempertanyakan alasan Pemerintah Provinsi Maluku tidak memasukkan kabupaten bertajuk “Kalwedo” itu sebagai daerah terdampak Amdal.

Karena gubernur tak kunjung keluar, para pendemo berniat untuk menerobos pagar. Namun dihadang oleh Satpol PP yang menjaga ketat pagar kantor itu.

Akibatnya saling tarik pagar Kantor Gubernur Maluku antara mahasiswa dan Satpol PP, tak terhindarkan. Bola lampu sebelah kanan pagar itu, dipicahkan salah satu pendemo.

Melihat itu, anggota Satpol PP terlihat geram dan ingin menahan pendemo tersebut. Namun tidak berhasil, karena mahasiswa itu dengan cepat ditarik oleh rekan-rekannya kembali ke dalam barisan mereka.

Dalam orasinya, para mahasiswa asal Kabupaten MBD itu meminta agar Pemprov Maluku mengkaji ulang Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pengelolaan Blok Massela. Karena MBD tidak dimasukkan sebagai daerah terdampak dari Amdal itu.

“Pihak Inpex dan Pemerintah mengatakan bahwa orang MBD tidak masuk dalam wilayah yang terdampak. Padahal berdasarkan kajian ilmiah yang kita peroleh, MBD itu sangat terdampak. Tetapi kami didiskriminasi. Oleh karena itu, mahasiswa dan pemuda dan juga orangtua sebagai formalitas melakukan aksi ini, berdasarkan nuansa adat, ” kata koordinator lapangan demo itu, Jon Karuna.

Jelas Jon, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, sudah dijelaskan kalau setiap kajian lingkungan hidup, wajib untuk melibatkan daerah yang terdampak.

“Berdasarkan kajian ilmiah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Barat Daya, bahwa daerah MBD merupakan daerah yang terdampak. Tapi kenyataannya, pihak Pemerintah Provinsi, Inpex dan SKK Migas, mengabaikan itu. Sehingga pertemuan yang dijalankan tidak melibatkan orang MBD. Oleh Karena itu, aksi kami adalah soal itu,” tuturnya.

Sementara itu, lima perwakilan para pendemo melakukan mediasi dengan Kepala Kesbangpol Maluku, Habiba Saimima, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Maluku, Roy C. Siauta.

Dalam mediasi itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Roy C. Siauta, mengatakan Amdal merupakan kewengan pemerintah pusat. Sehingga Pemerintah Provinsi Maluku hanya memiliki 0,0 sekian persen sebagai pengendali dibawa pemerintah pusat.

Selain itu, proses Amdal ini masih belum sepenuhnya memiliki keputusan final. Karena masih dalam proses-proses peninjauan selanjutnya.

“Dari pusat pengeboran juga terletak antara dua negara, yaitu, Indonesia dan Australia. Maka itu, MBD dan KKT kami pastikan masuk dalam Amdal tersebut. Pada bulan Agustus 2019 turut hadir perwakilan dari MBD dalam pelaksanaan penetapan Amdal, diantarnya beberapa pejabat kabupaten dan tokoh masyarakat MBD. Berita acara yang ada ini merupakan lampiran dari keputusan ke 9 dalam proses Amdal. Maka itu, lampiran ini merupakan bukti kuat, ” ungkap Roy.
Selain itu, karena belum puas dengan penjelasan Roy, perwakilan pendemo ingin pertemuan khusus dengan Sekertaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, pada 25 September nanti, untuk melakukan mediasi terkait keputusan Amdal nantinya. Sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat MBD.

Sekitar Pukul 15.15 WIT, pertemuan selesai. Kemudian masa aksi membubarkan diri dengan aman dan tertib.
(BKA-1)

Comment