by

Demo Dukung Pjs Bupati dan Sekda SBT

Ambon, BKA- Lembaga Pemantau Pemerintah Daerah (PAPEDA) Maluku, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Jumat (6/11). Aksi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Penjabat Sementara (Pjs) Bupati SBT Hadi Sulaiman dan Sekda SBT, Syarif Makmur.

Yakni untuk tetap membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas terhadap lima carateker kepala desa di Kecamatan Bula, Kecamatan Bula Barat dan Kecamatan Teluk Waru, karena dianggap inskonstitutsional.

Puluhan massa aksi yang datang melakukan demonstrasi itu, menyatakan mendukung langkah Pjs Bupati dan Sekda SBT. Dengan membawa berbagai pamflet yang yang bertuliskan, “Kami bersama Pjs Bupati SBT, kami bersama Sekda SBT”.

Pendemo, dengan sejumlah pamflet yang ada, dilakukan juga sebagai bentuk dukungan terhadap upaya-upaya yang dilakukan Pjs Bupati dan Sekda SBT agar tidak mundur dari kebijakan yang telah dilakukan.

“Dukung kebijakan Pjs Bupati dan Sekda SBT. Ini dukungan moril untuk Pjs Bupati dan Sekda” isi tulisan pada pamflet yang dipegang salah satu pendemo.

Demo yang dipimpin langsung Ketua PAPEDA Maluku, Bakri Rumakey dan Koordinator Lapangan (Korlap) Solihin Kelian, itu pun mereka menutup, agar Kepala Bagian (Kabag) Hukum Mochtar Rumadan, bertanggungjawab atas SK yang dikeluarkan Bupati Abdul Mukti Keliobas. “SK tanda tangan Mukti, harus diusut” teriak pendemo.

Dalam aksi tersebut, ada tiga poin tuntutan yang disampaikan Bakri Rumakey di depan kantor Bupati SBT. Diantaranya, Papeda Maluku, meminta kepada Penjabat Bupati SBT, agar tetap konsisten terhadap keputusan yang sudah diambil untuk membatalkan lima SK yang dikeluarkan bupati definitif.

Serta meminta Pjs Bupati dan Sekda, untuk menindak tegas oknum-oknum yang melakukan aksi unjuk rasa yang berlangsung pada tanggal 5 November kemarin.
“Kami merasa, aksi yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku” tandas Bakri.

BAkri menambahkan, Pjs Bupati dan Sekda SBT selaku pejabat berwenang, agar bisa meminta pertanggungjawaban Kabag Hukum, terkait penandatanganan SK lima pejabat desa yang dikeluarkan oleh Bupati definitif, Abdul Mukti Keliobas. (BKA-2)

Comment