by

Demo HMI di Kantor Gubernur “Panas”

Empat Pendemo Diamankan Polisi
Ambon, BKA- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon menggelar demo didepan kantor Gubernur Maluku. Aksi itu berlangsung “panas”. Empat pendemo sempat digiring pihak kepolisian, Senin (29/6).

Sebelumnya menggelar demo di depan Kantor Gubernur Maluku, massa HMI itu terlebih dahulu menggelar aksinya di depan Balai Kota Ambon.

Di depan pagar Balai Kota Ambon, aksi sekitar 60 mahasiswa itu juga sempat memanas. Apalagi keinginan mereka untuk bertemu Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, tidak digubris.

Akhirnya mereka mencoba untuk menerobos pagar untuk masuk ke halam Kantor Pemerintah Kota Ambon itu. Namun aksi mereka dihalangi oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sehingga terjadi aksi saling dorong pagar antara kedua pihak, sekitar pukul 13.55 WIT.

Karena tidak berhasil masuk ke halaman Balai Kota Ambon, akhirnya pendemo memutuskan untuk membacakan tuntutannya pada aksi itu di depan pagar.

Ada beberapa poin tuntuan yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Ambon, diantaranya, meminta transparansi efektivitas dana Rp 20 milyar lebih yang sudah pakai oleh Pemerintah Kota Ambon untuk penangan Covid-19.

Kemudian, meminta pertanggujawaban terkait PSBB dari dampak serta apa jaminan dan kebijakan Pemerintah Kota Ambon berikan bagi para pedagang dan masyarakat kecil.

“Kami menilai, aturan No 18 tahun 2029 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menurunkan angka pasien Covid-19 di Maluku, telah mematikan pendapatan masyarakat kecil,” kata Koordinator Lapangan II, Muhammad Akbar Kelian.

Setelah membacakan tuntutannya kepada Pemkot Ambon, massa HMI itu kemudian bergeser ke Kantor Gubernur Maluku.

Di depan pagar Kantor Gubernur Maluku, aksi itu kembali panas. Sekitar pukul 14.44 WIT, antara pendemo dan Satpol PP juga saling tarik pintu pagar.

Bahkan ada empat pendemo yang digiring oleh pihak kepolisian, karena diduga melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Tapi kemudian dilepaskan kembali, sembelum mereka membubarkan diri, sekitar pukul 15.50 WIT.

Namun sebelum membubarkan diri, para pendemo itu ditemui oleh Kepala Kesbangpol Maluku, Habibah Saimima, sekitar pukul 15.28 WIT.

Pada kesempatan itu, massa HMI Cabang itu langsung menyerahkan tuntutan sikap mereka kepada Kepala Kesbangpol Maluku, Habibah Saimima, untuk diteruskan ke Gubernur Maluku, Murad Ismail.

Ada sejumlah poin yang menjadi tuntutan massa HMI itu. “Pertama, kami minta Gubenur Maluku dalam hal ini pimpinan tertinggi Provinsi Maluku melakukan koordinasi dengan Walikota Ambon agar Peraturan Nomor 18 tahun 2020 terkait dengan PSBB, pasal 4, point B, itu menjelaskan terkait dengan bagaimana PSBB berlaku itu harus ada jaminan terhadap masyarakat. Yang pertama, terhadap masyarakat pedagang kecil, tukang-tukang becak, tukang-tukang ojek, supir angkot, dan sebagainya. Dalam hal ini bagaimana harus ada bantuan terhadap masyarakat. Karena ketika ada pembatasan PSBB secara sekala besar, maka secara otomatis pedagang itu dibatasi, kemudian aktivitas transportasi juga dibatasi,” jelas Burhanuddin, kepada awak media.

Selain itu, Burhanuddin meminta agar Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Ambon bisa menanggapi pernyataan salah satu anggota DPRD Maluku, tentang orang yang meninggal dan dinyatakan positif Covid-19, tidaklah benar.

“Dan ada juga persoalan penyebaran virus corona ini yang kemudian menurut salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku, yakni, kakanda Rofik Akbar Afifudin, mengatakan, bahwa di Maluku ini tidak ada yang meninggal karena corona,” tuturnya.

Menurutnya, anggaran untuk penanganan Covid-19 yang dikeluarkan Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon, amat besar. Tetapi keresahan masyarakat juga semakin meningkat.

“Kondisi fakta hari ini, peningkatan virus corona di Maluku sangat meningkat dan begitu pula anggaran yang kemudian dikeluarkan oleh Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota itu sangat besar. Namun keresahan di lingkungan masyarakat itu semakin meningkat,” bebernya.

Burhanudin berharap, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota Ambon harus mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robby Sapulete, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, Pieter Leuwol.

“Kami mengharapkan kepada Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Provinsi Maluku agar dapat mengevaluasi kinerja dari pada Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon maupun Kepala Dinas Perdagangan Kota Ambon, terkait dengan bagaimana dispensasi atau semestinya harus ada penjelasan atau advokasi terhadap masyarakat pasar, dalam hal ini masyarakat itu melakukan proses penjualan di pasar itu membayar pajak atau iuran setiap hari. Namun di tengah-tengah Covid-19 ini, apakah ada keringan atau tidak, apakah ada garansi atau tidak,” cetusnya

Jika tuntutan mereka tidak digubris dari Pemerintah, Burhanudin mengancam, akan melakukan aksi yang sama dengan jumlah personil yang lebih banyak.

“Kami akan melakukan aksi berikut, ketika tuntutan yang kami sampaikan tidak diakomodir. Maka kami akan melakukan konsolidasi yang lebih besar,” pungkasnya. (BKA-1)

Comment