by

Demo Tolak Dokumen Amdal Blok Masela

Ambon, BKA- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Maluku Barat Daya (MBD) menggelar demo, menolak dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) proyek Blok Masela, di pelataran Kantor Gubernur Maluku, Kamis (10/12).

Penolakan itu dilakukan Aliansi Masyarakat Adat MBD itu dilakukan, karena menilai dokumen Amdal proyek Blok Masela yang dibuat PT. INPEX Masela Ltd sebagai pemrakarsa, terkesan sangat mendiskriminasi MBD.

Bahkan menurut mereka, dokumen Amdal tersebut dinilai mengadudomba masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan masyarakat Kabupaten MBD.


Koordinator Lapangan (Korlap) aksi tersebut, Benny Jeremias, meminta agar Kabupaten MBD dimasukan sebagai daerah terdampak dalam proses eksploitasi Blok Masela, sesuai hasil kajian yang telah mereka lakukan.

Selain itu, dia menegaskan agar PT. INPEX dapat merealisasikan janji untuk membangun fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) maupun fasilitas pendukung yang bertaraf internasional di MBD.

Bukan itu saja, lanjutnya, PT. INPEX juga diminta untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dari MBD dan Kepulauan Tanimbar pada saat Blok Masela beroperasi. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

“Tuntutan kami yang terpenting adalah agar dalam setiap pertemuan resmi yang diselenggarakan oleh SKK Migas, PT. INPEX dan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, harus melibatkan Pemkab MBD. Kami juga menuntut agar MBD dimasukan secara khusus dalam peraturan daerah sebagai wilayah penghasil dan terdampak, sehingga perlu mendapat jaminan khusus melalui peratursn daerah tersebut,” sebutnya.

Menanggapi aksi puluhan mahasiswa Aliansi Masyarakat Adat MBD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Roy C. Siauta, mengatakan, Amdal proyek Blok Masela tidak dapat dihentikan. Karena sejak awal pelaksanaannya, telah dilakukan sesuai prosedur dan bersandar pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Pemprov akan terus berjuang, tetapi AMDAL tidak bisa terhenti. Harus berproses lanjut,” ungkapnya.

Dia mengaku, pembahasan dokumen Amdal merupakan kewenangan pemerintah pusat (Pempus), yang terdiri dari Kementrian Lingkungan Hidup, PT INPEX Masela Ltd dan SKK Migas. Sehingga dokumen Amdal itu dibuat berdasarkan kajian para ahli yang tergabung dalam Tim Penyusun Amdal Blok Masela.

“Tetapi jika ada perbaikan-perbaikan, akan dibahas pada saat rapat komisi nanti,” tandasnya.

Dikatakan, tudingan pendemo yang mengatakan Pemprov Maluku telah mendiskriminasi masyarakat MBD, itu tidak benar. “Tuduhan itu keliru, karena demo-demo kemarin kan semua aspirasi kami sampaikan, dari INPEX juga sudah menanggapi. Dan lewat rapat beberapa kali juga, kami menyampaikan untuk biarlah masyarakat MBD terlibat didalam proses Amdal. Bagaimana bisa mengatakan bahwa pemprov tidak bekerja, tidak menanggapi aspirasi mereka. Sementara kami berjuang dari tidak ada menjadi ada. Akhirnya tadi mereka (pendemo) sudah mengakui progres yang sudah dilakukan oleh pemprov itu ada,” ujarnya.

Tambah dia, Gubernur Maluku, Murad Ismail, sudah mengingatkan pihaknya untuk selalu menanggapi aspirasi masyarakat MBD terkait hal tersebut. (BKA-1).

Comment