by

Denda Yustisi Masuk Kas Daerah

Ambon, BKA- Pasca PSBB Transisi jilid V, Pemerintah Kota Ambon lewat Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 makin memperketat protokol kesehatan lewat operasi Yustisi. Bahkan bagi pelanggar, langsung diberikan sanksi berupa denda Rp100.000 yang nantinya dimasukan ke kas daerah.

“Kalau tidak masuk uang khas, lalu mau masuk apa. Yah masuk uang khas lah,” tutur Sekertaris Kota (Sekkot) Ambon, A G Latuheru, menjawab pertanyaan wartawan, di Balai Kota, Senin (21/9).
Menurut Latuheru, sampai dengan Jumat pekan kemarin, kurang lebih ada sebanyak 63 kasus pelanggar protokol kesehatan, yang baru naik sidang di Pengadilan Negeri (PN) Ambon. Dan ini yang pertama kali.

“Saya juga tidak hafal. Kan baru sidang kemarin. Sidang kan baru hari Jumat, baru satu kali, untuk enam puluh tiga kasus,” bebernya.

Dituturkan, ada gelombang sidang kasus dimaksud, di Jumat akan datang. Namun, tidak dijelaskan jumlah kasus yang nantinya akan disidangkan.

“Nanti Jumat depan, ada lagi sidang. Setiap hari Jumat kita sidang,” sebut dia.

Ditambahkan, terkait prosedur pembayaran denda, tidak bisa secara langsung diberikan kepada petugas Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan (GTPP) Covid-19 yang ada lapangan.

Dan jika ada petugas yang coba-coba menerima denda di lapangan, kata dia, maka itu akan membahayakan dirinya sendiri.

“Kita tidak Terima langsung di lapangan. Kalau ada petugas yang terima langsung di lapangan, itu bahaya itu. Akan proses hukum,” pungkasnya.

Sekedar tahu, kebijakan denda bagi pelanggar protokol kesehata, telah tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwali) Ambon, yang disisipkan dalam PSBB Transisi jilid V. Hal ini sebagai upaya Pemkot Ambon, untuk dapat memutus mata rantai Covid-19. (BKA-1).

Comment