by

Desak Bupati Copot Camat Aru Utara Timur Batuley

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Kepulauan Aru, mendesak Bupati Aru, Johan Gonga untuk segera mencopot Camat Aru Utara Timur Batuley, Lambertus Naraha.

Pernyataan ini disampaikan saat melakukan orasi di depan kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Selasa (13/7).

Ada 11 pernyataan sikap yang disampaikan dalam orasi tersebut. Salah satunya meminta Bupati Aru mengevaluasi kinerja panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan mencopot Camat Aru Utara Timur Batuley. Sebab, camat tersebut secara terang terangan melakukan intervensi terhadap proses penjaringan Pilkades di desa-desa di bawah wilayah Kecamatan Aru Utara Timur Batuley.

“Kami meminta Bupati, agar segera mengevaluasi proses penjaringan bakal calon kepala desa mulai dari desa sampai ke Kecamatan Aru Utara Timur Batuley, dipimpin camat Lambertus Naraha. Dugaan kami, camat salah dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan kecamatan, dengan mengintervensi langsung proses Pilkades. Padahal tupoksi camat hanya sebagai pengawas, bukan panitia tingkat kecamatan. Dengan demikian proses penjaringan bakal calon kades cacat prosedur dan ada unsur perbuatan melawan hukum,” teriak Korlap PMII Cabang Aru, Ferry Marlay.

Dikatakan, 11 poin tersebut, juga mendesak pemerintah daerah dalam hal ini BPMD Kabupaten Kepulauan Aru, harus mengevaluasi panitia seleksi calon kades per tahapan, sesuai Peraturan Bupati (Perbub) nomor 08 tahun 2021 atas perubahan Perbub nomor 17 tahun 2020. Karena panitia dinilai tidak menjalankan tupoksinya dan cacat tahapan sesuai amanat Perbub tersebut.

Kemudian, mekinta Pemkab Aru meninjau kembali tahapan Pilkades, karena terkesan camat mengintervensi seluruh tahapan Pilkades di Desa Kabalsiang Benjuring Kecamatan Aru Utara Timur Batuley.

Kami juga mendesak mendesak pemerintah daerah segera melakukan serahterima Penjabat Desa Benjuring. Karena dinilai, Camat Aru Utara Timur lamban dalam proses serahterima Jabatan tersebut. Kemudian meminta Pemkab Aru lewat panitia seleksi Pilkades melakukan evaluasi atau tahapan verifikasi, yang seharusnya dimulai dari proses tahapan pertama terhadap seluruh berkas calon kepala desa Kabalsiang Benjuring Kecamatan Aru Utara Timur Batuley, tandas Ferry.

Pihaknya juga mendesak Dinas Inspektorat, untuk meninjau kembali Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ADD dan DD mantan kepala Desa Kabalsiang dan Desa Benjuring karena sampai saat ini LPJ belum diserahkan kepada Karateker/BPD di kedua desa tersebut.

Juga mendesak Kepala Inspektorat membentuk tim investigasi terhadap dana Covid-19 di Desa Kabalsiang dan Desa Benjuring, mengingat dana tersebut sudah dicairkan dan didiamkan sampai saat ini. Serta Tim Gustu Penanganan Covid-19 di Desa Kabalsiang dan Desa Benjuring Belum ada pendistribusian APK kepada masyarakat desa.

Selanjutnya, pemerintah daerah segera bubarkan panitia seleksi Calon Kepala Desa Kabalsiang dan Desa Benjuring Kecamatan Aru Utara Timur. Karena dinilai panitia cacat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai panitia Pelaksana Pilkades tersebut sesuai amanat Perbub. Dan kami berikan ketegasan kepada Pemkab Aru untuk menunda jalannya tahapan Pilkades di kedua Desa Kabalsiang Dan Benjuring, tambah Ferry.

Dikatakan, apabila pernyataan sikap itu tidak direspon dengan baik oleh pemkab Aru, dan terjadi sesuatu dikemudian hari, maka Pemkab Aru yang harus bertanggung jawab penuh. (WAL)

Comment