by

Desak Jaksa Tetapkan Tersangka ADD Haruku

Pasca tim penyidik pidsus Kejari Ambon mengekspos naiknya kasus dugaan korupsi ADD dan DD Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), ke tahap penyidikan, sampai kini penyidik belum dilakukan penetapan tersangka dalam kasus ini.

“Karena belum ada penetapan tersangka, makanya kita pertanyakan itu selaku praktisi hukum, ” ujar Praktisi Hukum di Maluku, Marnex Salmon,Rabu (14/7).
Menurutnya, hasil audit kerugian negara dalam perkara ini sudah dikantongi penyidik. Maka, tidak bisa dipungkiri lagi, calon tersangka dalam perkara ini sudah diketahui mereka.

“Jika memang kasus ini belum ditetapkan tersangka, kita takutkan, terjadi isu tidak sedap di masyarakat,” jelasnya.
Untuk itu, lanjut pengacara muda ini, Kejari Ambon segera menetapkan siapa saja tersangka dalam kasus ini.

“Semoga ke depan sudah ada tersangka dalam kasus dengan jumlah kerugian negara miliran tersebut,” ujar Salmon.
Sebelumnya diberitakan koran ini, setelah status kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Haruku,naik penyidikan,tim penyidik Kejari mengintensifkan penyidikan kasus tersebut.
Kajari Ambon, Dian Fris Nalle melalui Kasi Pidsus Kejari Ambon, Ruslan Marasabessy di ruang kerjanya mengatakan,naik status penyidikan kasus ini setelah Kejaksaan Negeri Ambon melakukan gelar perkara pada Selasa (22/6) lalu.

Pasca naiknya status kasus, Bidang Pidana Khusus Kejari Ambon sementara berkoordinasi dengan ahli untuk melakukan pengecekan fisik sejumlah pembangunan yang bersumber dari DD maupun ADD.
“Kita akan berkoordinasi dengan ahli untuk mengecek langsung proyek yang didanai ADD dan DD Haruku di lapangan. Kita akan intensifkan pemeriksaan kasus ini,” ujar Ruslan, Rabu (23/6).

Marassabesy mengatakan, pemeriksaan fisik merupakan tindak lanjut dari audit yang dilakukan APIP Malteng dengan nilai kerugian negara Rp. 1 Milliar lebih, dimana didalam audit tersebut belum dicantumkan pemeriksaan fisik pembangunan disana.

“Hasil Audit dari APIP Malteng, kerugiannya mencapai 1 M lebih, tapi ini harus diperdalam karena memang dari hasil audit itu juga ada beberapa hal hal administrasi yang dimasukan sebagai temuan, dari audit APIP itu juga fisiknya tidak diperiksa, sehingga kita akan mengunakan ahli untuk proses pemeriksaan fisik,”ungkap Marasabessy.

Dikatakanya, gambaran dari pihak yang bertanggungjawab dari korupsi DD dan ADD Haruku ini sudah diketahui penyidik, hanya saja untuk menentukan tersangka dalam kasus ini penyidik masih perlu melakukan pendalaman lebih lanjut.

“Saat ini kita sementara siapkan administrasi penyidikan untuk jadwal pemanggilan saksi saksi, kalau gambaran pihak mana yang bertanggung jawab sudah ada , hanya saja untuk penetapan tersangkanya masih perlu penyidikan lanjut karena bisa iadi lebih dari satu tersangka,”pungkasnya.

Untuk diketahui, pengusutan kasus ini berdasarkan laporan masyarakat terkait ketidakberesan dalam pengelolaan ADD dan DD sejak 2017,2018 dan 2019 silam.

Kasus ini, Kepala pemerintahan negeri Haruku, Zefnat Ferdinandus cs disebut-sebut sebagai orang yang akan bertanggungjawab.
Pasalnya, dalam pengelolaan AD dan ADD tahun 2017-2018 diduga banyak fiktif, sementara LPJ 100 persen dikerjakan.

Seperti, pengadaan BPJS tahun 2017 sebanyak 83 orang dengan anggaran sebanyak Rp 22.908.000 dan BPJS tahun 2018 sebanyak 234 orang tanpa nama namun anggaran cair Rp 64.584.000.
Ada juga kegiatan BPJS kelas ekonomi yang ditetapkan Negari Haruku sebesar Rp 23.000 sementara standar nasional pemerintah untuk ekonomi 25.500. Sementara nama-nama penerima BPJS tahun 2017-2018 fiktif.
Bukan hanya itu, dalam kasus ini, ada pun bantuan rumah tahun 2018, dimana material baru datang 31 Juni 2019 sebesar Rp 135.330.000, dan bantuan-bantuan lainnya yang diduga tidak tersalur di masyarakat sedangkan dananya cair 100 persen. (SAD)

Comment