by

Desak Kejari Buru Periksa Kades Sekat

BURU-BKA, Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru didesak segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa (Kades) Sekat, M. Husen Limau, terkait dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Sekat, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), tahun anggaran 2017-2020.

Desakan tersebut berdasarkan berita acara serah terima laporan pengaduan masyarakat, sebagai bukti bahwa laporan diajukan Fawzi Saleh, selaku pelapor telah diterima Kejari Buru, Selasa 27 Juli lalu.

Dalam surat terima laporan itu menyebutkan, yang menerima laporan yakni Petugas PTSP Kejari Buru, Sukmawati dan yang memberikan laporan yaitu Fawzi Saleh dari Pemuda Pemerhati Desa Sekat. Yakni laporan itu diadukan oleh Pemuda Pemerhati Desa Sekat, ke Kejaksaan Negeri Buru, pada 6 Juli 2021 lalu.

Baca: Polres Buru Kembali Sisir Kawasan Gunung Botak

Fawzi Saleh mengatakan, pihaknya telah mengantongi bukti diterimanya laporan dugaan korupsi yang diduga dilakukan Pemerintah Desa Sekat dari Kejaksaan Negeri Buru.

“Alhamdulilah syukur laporan kami telah diterima dan bukti diterimanya dengan adanya surat berita acara serah terima laporan pengaduan masyarakat. Yang diberikan kepada kami hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 kemarin,” tutur Fawzi, kepada BeritaKota Ambon, Kamis (29/7).

Menurut dia, Pemuda Pemerhati Desa Sekat beserta masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Kejari Buru yang telah menerima aduan dari masyarakat, terkait dugaan tindak pidana korupsi dana desa.

“Kami sangat berterima kasih kepada Kerajaan Negari Buru telah menerima laporan yang kami sampaikan. Dan telah ada bukti-bukti dan dilengkapi beberapa dokumentasi yang kami lampirkan dalam laporan tersebut, sebagai data awal bagi para Jaksa dalam mengkaji dugaan korupsi yang kami laporkan ini,” terang dia.

Pria yang akrab disapa Ojil ini mengaku, Husein selaku Kades Sekat tidak menjalankan amanah undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang, Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang nomor 25 tahun 2019 tentang Pelayanan Publik, dalam pengelolaan DD dan ADD.

“Maka patut diduga, selama masa pemerintahannya dari 2017 sampai 2020, terjadi pelanggaran undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Sebab tidak ada pemberdayaan, tidak ada pun pembangunan di Desa Sekat dan sebagiannya fiktif,” beber dia.

Baca: Jaksa “Cium Bau Korupsi” di Gedung MIPA Unpatti

Dipaparkan, dugaan korupsi itu terjadi pada lapangan bola volly. Yakni pembelanjaan fiktif, biaya tidak terduga terlalu besar pengeluarannya, kemudian BLT yang sesuai dengan anjuran kementerian tidak dilaksanakan dengan baik. “Maka dari hal itu, kami dari pemuda berinisiatif dan wajib melaporkan hal ini, untuk dilakukan tindakan selanjutnya,” pintanya.

Fawzi menambahkan, bantuan BUMDes Desa Sekat tahun anggaran 2017 sampai 2020, tidak pernah direalisasikan. Begitupun dengan pelatihan pengurus BUMDes. Akan tetapi, dalam laporan APBDes, semua itu selalu ada.

“Dalam laporan juga tertera jumlah dugaan kerugian negara dari berbagai item pekerjaan yang terdapat di Desa Sekat. Seperti bantuan untuk kelompok BUMDes tahun 2017 dengan total anggaran 75 juta. Tetapi nyatanya tidak ada,” sebutnya.

Contoh lain, sambung dia, dalam APBDes tahun 2020, terdapat pembangunan lapangan bola volly dan pembebasan lahan sebesar Rp 50 juta. “Tetapi nyatanya, dalam pembangunan lapangan dan hibah lahan di Desa Sekat tidak nampak terlihat lapangan volly sampai hari ini,” tambahnya.

Selanjutnya rehab Balai Pertemuan Masyarakat Desa Sekat tahun 2017, dengan total anggaran Rp 110 juta, lanjut dia, sampai saat ini belum selesai, karena fisik pekerjaan baru 50 persen. Ada juga belanja tidak terduga untuk penanganan Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp 103 juta, tetapi barangnya tidak ada.

Fawzi berharap, Kejari Buru bisa melihat persoalan tersebut dan bisa tindak lanjut penanganan laporan tersebut hingga selesai.

Baca: Waeperang Salurkan BLT Februari

“Kami berharap kepada Kejaksaan secepatnya melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam laporan ini. Sehingga ada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Buru,” harapnya. (MSR)

Comment