by

Desak Pemkot Cabut Izin SPBU Lateri

Ambon, BKA- Komisi II DPRD Kota Ambon mendesak Pemerintah Kota segera melakukan pencabutan izin usaha terhadap SPBU Lateri, yang tertangkap tangan menjual ribuan liter premium ke oknum pelanggan menggunakan ratusan jerigen berukuran 25-30 liter.

“Kami mendesak pemerintah kota segera mencabut izin usaha SPBU Lateri. Karena ini kejahatan kerak putih karena tersistimastis. Karena selama ini masyarakat dibatasi dengan BBM bersubsidi, sementara premium justru dijual yang diduga ke pihak industri. Ini yang harus diusut tuntas juga oleh pihak kepolisian. Karena ini sudah terang-terangan melakukan kejahatan dan merugikan masyarakat banyak,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far, kepada wartawan di gedung DPRD Belakang Soya, Senin (1/3).

Politisi Perindo ini menilai, kasus penjualan premium menggunakan jerigen ini, bukanlah yang pertama kali terjadi. Dimana sebelumnya banyak laporan masyarakat terkait kasus yang sama. Sehingga harus segera diberikan sanksi tegas oleh pemerintah kota, dengan cara pencabutan izin usaha.

“Jadi harus ditutup. Diberikan saksi tegas bila perlu di black list agar tidak dapat lagi melakukan bisnis minyak. Sehingga ini menjadi pelajaran dan efek jera bagi semua SPBU di Ambon. Untuk tidak main-main dengan BBM besubsidi yang diperuntukan buat masyarakat kecil,” tegasnya.

Sebelumnya, lanjut Far Far, Komisi II pernah menerima laporan masyarakat terkait pembatasan premium pada sejumlah SPBU yang ada di Kota Ambon. Dan saat melakukan rapat dengan pihak Pertamina, kuota BBM subsidi yakni premium (bensin) dan solar yang diberikan pemerintah lewat SKK Mgas untuk kota Ambon, tidak disebutkan.

Anehnya, sambung dia, Pemerintah Kota Ambon sendiri tidak mengetahui berapa besar jatah BBM bersubsidi untuk kota Ambon.
“Pemkot harusnya bisa mengetahui itu (kuota BBM subsidi), untuk pastikan jatah BBM subsidi diberikan itu sesuai permintaan. Lalu kita on the spot dan temukan bahwa yang dibatasi itu aturan informal. Maka dengan adanya temuan kasus ini, harus ditelusuri subsidi untuk masyarakat ini dikemanakan dan harus diusut Polisi hingga tuntas. Sehingga ada kepercayaan dari masyarakat terhadap kerja-kerja Polisi terhadap kasu-kasus seperti ini,” tandasnya.

Dikatakan, pekan depan, Komisi II akan melakukan on the spot ke SPBU Lateri dan beberapa lainnya untuk mempertanyakan kasus tersebut, sekaligus melihat berapa besar jatah premium atau solar yang diberikan bagi kota Ambon. Karena ditakutkan, seluruh jatah BBM subsidi yang menjadi hak-hak masyarakat, justru dijual ke pihak industri yang ada di kota Ambon.

“Ini yang harus menjadi tugas polisi. Karena ini bukan hal baru. Yang harus ditelusiri BBM subsidi ini dikemanakan. Karena ini pidana. Apalagi dijual dalam jumlah besar dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” tuturnya.

Ia kembali mengingatkan Pemkot Ambon untuk berani mengambil kebijakan dengan menutup SPBU Lateri yang jelas-jelas tertangkap tangan menjual premium sebanyak ratusan jerigen. Karena jika dibiarkan, maka pemerintah dianggap memberikan ruang bagi SPBU lainnya untuk melakukan hal yang sama di kemudian hari.

“Sanksi yang paling berat dan pantas itu ditutup. Karena ini jelas-jelas tidak boleh. Jual premium dengan jerigen kecil saja itu pidana. Apalagi ini dalam jumlah ratusan jerigen 30 liter. Maka tidak boleh dibiarkan. Soal denda Yustisi itu nomor dua, terpenting harus disanksi dulu karena sudah melanggar aturan. Semoga ini menjadi perhatian serius pihak kepolisian juga untuk menyelesaikan kasus ini,” harapnya.

Sekedar tahu, saat melakukan operasi Yustisi malam hari, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kota Ambon temukan penjualan BBM jenis premium yang dilakukan SPBU Lateri pada Kamis malam (26/2), pekan kemarin.

Dalam temuan tersebut, terlihat ada ratusan jerigen berukuran 25-30 liter yang telah diisi oleh premium ke salah satu pelanggan mengggunakan mobil pick up. Ratusan jerigen premium itu diduga akan dijual ke salah satu industri. Dan hingga saat ini belum ada tindakan apa-apa dari Pemkot Ambon maupun pihak kepolisian setempat. (UPE)

Comment