by

Desak Polda Maluku Usut Kasus DD Nurnyaman

Ambon, BKA- Tokoh Masyarakat Desa Nurnyaman, Kecamatan Mdona Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Pieter Lekpey, mendesak agar Polda Maluku segera menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi DD Nurnyaman yang dilakukan Pemerintah Desa Nurnyaman.
Pasalnya, laporan yang Ia masukan ke Polda Maluku pada tanggal 3 Desember 2020 lalu itu, belum juga ditindaklanjuti hingga kemarin.

Menurut Pieter, laporan yang Ia masukan itu ada indikasi penyelewengan keuangan DD Nurnyaman tahun anggaran 2015-2018. Dan sangat disayangkan jika laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Polda Maluku.

” Mau apalagi yang Polda Maluku minta, apakah data-data yang kami kasih masuk itu kurang ataukah seperti apa ? Kami ini dari pelosok, dan kami harap adanya kepastian hukum yang jelas kepada kami masyarakat Desa Nurnyaman, atas kasus yang kami laporkan. Karena ada dugaan kuat terdapat kerugian negara miliaran rupiah,” ungkap Pieter, saat menghubungi koran ini, Sabtu (23/1)

Dia menyebutkan, jika pihak Polda Maluku merasa tidak cukup dengan data yang dilampirkan, maka sebaiknya dilakukan on the spot, agar dapat mengetahui secara langsung terkait laporan yang dilakukan. Jangan sampai Polda Maluku terkesan tinggal di tempat.

‚ÄúSemua kasus yang ada di Polda Maluku itu penting, namun laporan kami ini juga penting dan sudah begitu lama. Kami masyarakat membutuhkan kehadiran Polda Maluku di desa kami, agar publik ketahui bersama selama 1 periode kepemimpinan Kepala Desa Nurnyaman atas nama Hanok Wutres terjadi penyalahgunaan kewenangan,” bebernya.

Dituturkan, salah satu persoalan yang begitu menonjol adalah jabatan Sekretaris Desa Nurnyaman yang fiktif. Yakni selama periodesasi tersebut, desa Nurnyaman tidak memiliki sekretaris desa. Namun faktanya di RAB yang ada, terdapat perjalanan dinas sekretaris desa atas nama Amus Terlir, dan anggarannya terealisasi.

Anehnya, kata Pieter, Amus Terlir yang disebut sebagai sekretaris desa itu, tidak mengetahui bahwa dirinya adalah Sekretaris Desa Nurnyaman yang dimanipulasi oleh Kepala Desa Nurnyaman. Bahkan tandatangan Amus Terlir di LPJ yang ada dan bukti rekaman Amus Terlir atas persoalan tersebut pun telah dikantongi pelapor.

Dirinya pun menilai, Ketua BPD atau Anggota BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara baik terhadap setiap pelaksanaan pekerjaan pembangunan di Desa Nurnyaman 2015-2018. Yakni terbukti dari adanya informasi bahwa kepala desa dan Ketua BPD tidak menyerahkan dokumen pekerjaan. Khususnya berupa RAB pekerjaan kepada anggota BPD dan khususnya masyarakat Desa Nurnyaman.

“Banyak fakta yang ada, saya hanya sekedar mengulas sedikit ini untuk publik ketahui bersama. KArena itu, kami meminta Polda Maluku harus secepatnya turun di Desa kami. Kami menanti kedatangan Polda Maluku,” harapnya. (BKA-4)

Comment