by

Desak Walikota Tolak Penghapusan Premium

beritakotaambon.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Ambon, mendesak Walikota Ambon, Richard Louhenapessy segera menolak penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium yang digantikan dengan Pertalite, sesuai Pepres 69 tahun 2021.

Desakan ini disampaikan saat melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Ambon, sekira pukul 14.30 WIT, Rabu (8/9). Pasalnya, kebijakan pemerintah pusat untuk menghapus Premium digantikan dengan Pertalite ini, berdampak terhadap semua aspek.

Diantaranya kenaikan tarif angkot yang telah ditetapkan lewat Keputusan Walikota Ambon nomor 613 tahun 2021, per tanggal 7 September 2021, hingga kenaikan bahan pokok dan lainnya.

Sekitar 1 jam melakukan orasi di DPRD, para pengunjuk yang terdiri KMHDI, GMNI, HMI, PMKRI, KAMMI, dan IMM ini, akhirnya diterima Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono beserta beberapa anggota DPRD lainnya.

Ada 8 tuntutan yang disampaikan kepada DPRD selaku representasi rakyat. Pertama, mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk segera mencabut Peraturan Presiden (Pepres) nomor 69 tahun 2021 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Kedua, meminta Walikota Ambon untuk menstabilkan harga sembilan bahan pokok (sembako) akibat kenaikan harga BBM di Kota Ambon.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Ambon, saat melakukan unjuk rasa di kantor Walikota, Rabu (8/9)

Ketiga, meminta walikota menstabilkan harga tarif angkot di Kota Ambon. Keempat, meminta walikota mencabut segala kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat. Kelima, meminta DPRD untuk mendesak Walikota Ambon atas penghapusan Premium dan kenaikan harga BBM di Kota Ambon.

Keenam, meminta dengan tegas Walikota Ambon untuk mempertimbangkan pasal 28 C UUD 1945, yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan desanya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia. Sehingga dengan adanya kenaikan harga BBM, dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar setiap orang.

Baca juga: Walikota Umumkan Tarif Baru Angkot

Ketujuh, meminta kepada DPRD untuk segera memanggil pimpinan cabang Pertamina Ambon untuk mengevaluasi Program Langit Biru yang dicanangkan oleh Pertamina.

Kedelapan, apabila dalam waktu dekat tuntutan kami tidak digubris walikota, maka pastikan kami akan kembali dengan masa aksi yang cukip banyak tanpa ada kompromi.

Ketua KAMMI Cabang Ambon, Ahmad Firdaus Mony mengatakan, ada catatan kritis bagi DPRD Kota Ambon, yang mana harusnya tidak ikut-ikutan mendukung kebijakan pemerintah pusat terhadap rencana penghapusan BBM jenis premium dengan alasan polusi atau pencemaran lingkungan yang diperkuat dengan Program Langit Biru yang dicetuskan Pertamina. Sebab, penghapusan BBM bersubsidi ini sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat.

“Kota Ambon tidak sama dengan Pulau Jawa dan Kalimantan yang memiliki banyak pabrik-pabrik indstri. Sehingga kalau alasan penghapusan BBM karena pencemaran lingkungan itu omong kosong. Harusnya pemerintah daerah menyatakan sikap untuk menolak penghapusan premium, sehingga tidak berdampak terhadap kenaikan tarif angkot, kenaikan sembako dan lainnya. Maka itu, harus segera dievaluasi lagi,” tandas Mony.

Baca juga:
DPRD SBT Diminta Awasi Penyaluran BBM Premium

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono menyebutkan, sejumlah tuntutan yang disampaikan Cipayung Plus Kota Ambon ini, kewenangan bukan ada ada DPRD maupun Pemkot Ambon.

Sebab, pengalihan Premium ke Pertalite yang memiliki selisih harga Rp 1.800 ini, merupakan kebijakan pemerintah pusat yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah daerah, termasuk DPRD.

Sehingga DPRD akan berupaya untuk mempertemukan para pendemo ini dengan Walikota dan perwakilan Pertamina di Ambon. Sehingga bisa menjelaskan secara langsung kepada mereka, untuk nantinya disampaikan ke masyarakat.

“Intinya tuntutan mereka ini semua positif untuk kepentingan masayrakat. Tapi kewenangannya tidak ada pada Pemkot Ambon. Ini kan kewenangan Pertamina Pusat yang sifatnya nasional, kecuali DPR RI yang bermitra dengan Pertamina. Kalau bicara menolak, kita juga tolak karena berdampak terhadap seluruh aspek ekonomi. Tapi kita akan fasilitasi mereka agar bisa dengarkan langsung dari Pertamina dan walikota,” pungkas Latupono.

Sekedar tahu, sebelum melakukan mendatangi DPRD, puluhan pendemo ini lebih dulu melakukan aksi di kantor Walikota Ambon, sekira pukul 09.30 WIT. (UPE)

Comment