by

Desakan Ekonomi, Masyarakat Kembali Rambah Gunung Botak

BURU-BKA, Masyarakat kembali marak merambah Gunung Botak, untuk melakukan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), beberapa waktu belakangan ini.

Hal itu mereka lakukan dengan sadar, walau resikonya harus terjerat penertiban aparat Kepolisian dan TNI, untuk mensterilkan kawasan itu dari aktivitas penambangan ilegal.

Namun aktivitas ilegal itu terpaksa dilakukan masyarakat sekitar, karena desakan ekonomi yang kian sulit di masa pandemi Covid-19.

Baca juga:
Polisi Musnahkan 25 Bak Rendaman Emas Ilegal

“Kami kerja di sini, karena kami tidak tahu mau kerja apa lagi buat makan. Kalau ada penertiban dari TNI Polri, kami lari. Setelah itu, kami kembali bekerja untuk makan. Tidak ada aktivitas selain kerja tambang Gunung Botak,” terang Jhon Nurlatu, tokoh adat Dusun Tanah Merah Dataran Tinggi, Desa Waetina, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Selasa (3/8).

Tokoh Adat Dusun Tanah Merah Dataran Tinggi, Desa Waetina, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru – Jhon Nurlatu

Dia berharap, Gunung Botak dibuka secara resmi untuk aktivitas penambangan, agar masyarakat bisa melakukan aktivitas tanpa takut penertiban yang dilakukan TNI dan Polri.

“Jadi permintaan kami dari masyarakat adat, untuk Gunung Botak segera dibuka secara resmi. Karena kami tidak bisa mencari nafkah kemana-mana ditengah pandemi Covid-19. Karena dengan Covid-19 ini, kita tidak bisa berkerja diluar daerah, makanya kita bekerja di Gunung Botak untuk menghidupkan anak dan istri maupun anak-anak sekolah dan kehidupan kami, rakyat. Jadi pendapatan kami disini, hanya di Gunung Botak saja,” katanya.

Jhon mengungkapkan, masyarakat adat Kabupaten Buru pernah berjuang terkait regulasi, tapi dengan adanya pandemi Covid-19, semuanya tertunda.

“Alhamdulilah syukur, kami selalu memberikan apresiasi kepada pihak keamanan, dalam hal ini Polres Pulau Buru dan Kodim Namlea. Karena dalam penertiban, mereka masih menggunakan hati nurani. Kami orang kecil yang tertangkap, hanya diingatkan dan ditegur,” ujarnya.

Baca juga:
BNI Eksis Dukung Pemerintah Di Tengah Pandemi

“Kami lakukan ini karena cuma itu sumber mata pencaharian kami. Makanya setelah penertiban, kami terpaksa tetap bekerja tambang,” tambahnya.

Dia meminta, Pemerintah Kabupaten Buru, Pemerintah Provinsi Maluku maupun Pemerintah Pusat, agar secepatnya mengeluarkan regulasi terkait tambang emas Gunung Botak.

“Sehingga kami bisa bekerja secara legal, dalam hal ini ramah lingkungan dan lain sebagainya yang diatur oleh pemerintah,” pungkas Jhon. (MSR)

Comment