by

Di Sidang Korupsi ADD Fattolo, Saksi Akui Pembangunan Jalan Setapak Tak Rampung

Ambon, BKA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT) kembali menghadirkan sejumlah saksi memberatkan bagi terdakwa Abdullah Fefra alias Dula, pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (14/12).

Abdullah Fefra merupakan mantan Penjabat Pemerintah Desa Administrasi Fattolo, yang didakwa atas kasus dugaan korupsi ADD dan DD pada desa yang dipimpinnya di Kecamatan Bula, Kabupaten SBT.

Kali ini, JPU Kejari SBT menghadirkan empat saksi, yakni, Zamsudin Rumaratu selaku ketua RT 01, Alwi yang merupakan Kaur Pemasyarakatan, Yusuf Kotalasi selaku Kaur Pembangunan, serta Kadir selaku Ketua RT 03.

Dalam kesaksiannya, mereka mengatakan, ada sebagian pekerjaan fisik yang dilakukan di desa itu. Seperti pekerjaan jalan setapak sepanjang 100 meter, namun belum tuntas dikerjakan. Ada juga pekerjaan drainase sepanjang 150 meter, belum selesai dikerjakan. Padahal anggaran-anggaran tersebut sudah dicairkan oleh terdakwa.

Sementara untuk pembangunan jalan setapak dan drainase di lokasi RT 01, pekerjaan tuntas, dengan ongkos kerja sebesar Rp 30 juta.
“Jalan sepanjang 100 meter dan drainase sepanjang 150 sudah selesai dikerjakan, dengan ongkos kerja sebesar Rp 30 juta. Dana-dana tersebut sumbernya dari ADD dan DD Tahap I untuk tahun 2016,” jelas saksi Zamsudin Rumaratu selaku Kketua RT 0.

Sementara untuk saksi Alwi yang merupakan Kaur Pemasyarakatan dan saksi Yusuf Kotalasi selaku Kaur Pembangunan, mengatakan, mereka tidak pernah menandatangani LPJ penggunaan ADD dan DD tahun 2016 untuk tahap I.

Kalau untuk anggaran pembangunan jalan setapak dan pembangunan drainase, semuanya itu materialnya dibelanjakan oleh terdakwa sendiri. Kedua saksi hanya melakukan pengawasan.

Selain itu, lanjut keempat saksi, ADD dan DD Tahun 2016 untuk tahap II dan III dicairkan secara sepihak oleh terdakwa, tanpa melalui mekanisme yang berlaku.

“Jadi untuk pencairan ADD dan DD Tahun 2016, tahap II dan III itu sama sekali tidak ada pembangunan fisik maupun non fisik. Namun anggaran tersebut tetap dicairkan terdakwa. Hal ini membuat keresahan di masyarakat, sehingga dilaporkan ke pihak penegak hukum,” pungkas keempat saksi itu.

Sebelumnya, terdakwa yang berusia 39 Tahun ini dijerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016 di Desa Fattolo, sebesar Rp 700 juta lebih.

Sidang perdana tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim, Jeny Tulak, dibantu Feliks R Wuisan dan Herry Liliantoro selaku Hakim Anggota. Sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Dominggus Huliselan.

JPU Kejari SBT, Reinaldo Sampe, dalam dakwaanya, mengungkapkan, tindak pidana yang dilakukan terdakwa terjadi ketika dia ditugaskan sebagai Penjabat Pemerintah Desa Administrasi Fattolo, pada 2016 lalu.

Saat itu, Desa Fattolo mendapat kucuran ADD dan DD 2016 sebesar Rp 700 juta lebih. Dari dana ratusan juta ini, terdakwa melakukan mark-up harga yang sebenarnya di lapangan dan juga melakukan fiktif pekerjaan.

Kegiatan mark-up yang dilakukan terdakwa, misalnya pada biaya-biaya makan, pekerjaan drainase, biaya rapat dan pembelian baju pemuda dan sepatu bola, pembelian bodi ketinting, serta sejumlah item kegiatan lain.

Atas perbuatan terdakwa, terjadi perbuatan melawan hukum penyalahgunaan ADD dan DD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi. Hal ini dikuatkan dengan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Maluku-Malut sebesar Rp 300 juta kebih.

“Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 dan pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” tandas JPU, dalam berkas dakwaannya.(SAD).

Comment