by

Diduga Ilegal, Tiga Perusahaan Tambang Dipolisikan

Ambon, BKA- Puluhan pemuda yang tergabung dalam Koalisi Praktisi Hukum, Akademisi, Mahasiswa, Pemuda, dan Pemerhati Lingkungan (KPHAMPPL) Kabupaten Buru, resmi melaporkan tiga perusahaan pertambangan yang diduga ilegal ke Polres Pulau Buru, Jumat (19/3) pekan kemarin.

Tiga perusahaan yang diduga ilegal ini diantaranya, PT. Tarawesy Artha Mega, PT. Pambers Jaya, dan Perusahaan milik Lim Siem Tiong alias Ongko Tiong, yang dinilai merusak lingkungan. Tiga perusahaan ini melakukan aktivitas pertambangan galian C, dan diduga tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Aduan tersebut diserahkan Praktisi Hukum dari KPHAMPPL Buru, Muhammad Thaib Warhangan, kepada Kapolres Pulau Buru, AKBP Egia Febri Kusumawiatmaja, didampingi Paur Humas Polres Pulau Buru, Aipda MYS Djamaludin.

Lewat rilisnya kepada koran ini, Sabtu (20/3), laporan tersebut bertuliskan dugaan kejahatan terhadap lingkungan hidup pada Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat aktivitas tambang batuan ilegal. Sehingga meminta aparat penegak hukum, yakni kepolisian untuk segera menangkap Kim Hong/YAP selaku pemilik PT. Tarawesy Arhta Mega.

Kemudian pemilik PT Panbers Jaya dan Tiong yang diduga melakukan penambangan ilegal didaerah Aliran Sungai (DAS) kali Waeapo, Miskoko, Waekose, Samalagi dan Wailea. Tambang batuan milik Tiong yang beroperasi di unit 17 Kecamatan Waelata hingga kemarin. Adapun perusahan Asseng alias Vivi yang beroperasi di Desa Samalagi Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru.

Praktisi Hukum, Muhammad Thaib Warhangan mengaku, pengaduan tersebut merupakan tahapan awal dari rentetan pergerakan yang mereka lakukan, demi menyelamatkan lingkungan di Kabupaten Buru. Yakni meminta agar Polres Pulau Buru segera menetapkan Tiong, Kim Hong/YAP, Asseng, dan pemilik perusahaan-perusahaan yang bersangkutan sebagai tersangka.

Menurutnya, aktivitas pertambangan yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut merupakan praktek inkonstitusional dan melanggar prinsip-prinsip konferensi Stockholm, tentang lingkungan hidup. Serta mencedrai Hak Asasi Manusia (HAM), karena dampak dari kerusakan tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pertambangan ilegal itu tentu telah melanggar regulasi hukum karena tidak mengantongi izin serta tidak memiliki amdal. Dan hal itu melanggar pasal 35 undang-undang nomor 3 tahun 2020 Jo pasal 36 ayat 1. Sanksi hukumnya itu sesuai dengan pasal 158 undang-undang nomor 3 tahun 2020, maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 miliar rupiah,” sebutnya.

Dipaparkan, tanggal 5 Juni 2020, perusahaan milik Tiong telah melakukan aktivitas penggalian material jenis batuan dan pasir pada DAS Kali Waelata, Dusun Kaukolong Desa Parbulu Kecamatan Waelata.

Kemudian tanggal 9 Juli 2020, PT. Pambers Jaya melakukan penggalian material jenis batuan dan pasir pada DAS Kali Waeapo, di Desa persiapan Waegernangan Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru. Selanjutnya, PT Tarawesy Artha Mega melakukan penggalian material jenis batuan dan pasir pada DAS kali Waeapo yang terletak di Dusun Baman, Desa Ohilahen Kecamatan Lolong Guba, tanggal 3 Juli 2020 lalu.

Menurutnya, apa yang dilakukan tiga perusahaan ini sangat disayangkan, karena tidak memenuhi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Dimana Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan dampak positif terhadap eksistensi perusahaan di tengah masyarakat.

“Tanggung jawab yang harus dipenuhi pihak perusahaan itu, ialah membantu mengembangkan sumber daya manusia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kuncinya. .

Sekedar tahu, sebelum melaporkan tiga perusahaan tersebut, KPHAMPPL Kabupaten Buru melakukan aksi demonstrasi, di beberapa titik di Kota Namlea, Jumat 19 Maret pekan kemarin. Mereka mendesak Polres Pulau Buru, segera menangkap dan memenjarakan Ongko Tiong bersama beberapa pemilik perusahaan pertambangan galian C, yang diduga ilegal itu.

Dalam aksi itu, ada 13 poin pernyataan sikap KPHMPPL Kabupaten Buru yang disampaikan. Salah satunya menuntut seluruh aset perusahaan milik Tiong disita. (MSR)

Comment