by

Dinas ESDM Sebaiknya Dibubarkan

Ambon, BKA- Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Wahid Laitupa, mengatakan, Pemerintah Pusat sebaiknya membubarkan Dinas Energi Sumber Daya Minera (ESDM).

Hal itu dia sampaikan setelah mendengar penjelasan Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku, Fauzan Chatib, pada rapat kerja bersama antara Komisi II dengan Dinas ESDM Provinsi Maluku, Sabtu (24/10).

Pada rapat tersebut, Fauzan mengungkapkan, di Maluku terdapat 82 izin usaha pertambangan. Namun yang terdaftar di Kementerian Pertambangan hanya enam izin usaha. Sisanya tidak tahu dimana.

Selain itu, semua perizinan pertambangan yang ada di Dinas ESDM Provnsi Maluku, akan diserahkan ke Pemerinta Pusat. Hal itu sejalan dengan diterbitkannya UU No 3 Tahun 2020, sebagai perubahan dari UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, yang semua kewenangan izin ditarik ke pusat, serta akan dibentuk Balai Pertambangan di semua daerah.

“Jadi kami diberikan waktu selama dua tahun untuk menyerahkan semua perizinan kepada Kementerian ESDM,” tandas Fauzan.

Setelah mendengar penjelasn itu, tentu Laitupa merasa kecewa. Karena hal tersebut tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah, yang diperjuangkan semasa ferormasi.

“Hari ini, tujuan dari reformasi itu tidak dituntaskan. Malah kemudian, sekarang ini, kepentingan pusat dengan gerakan desentralisasi sudah semakin kuat,” katanya.

Harapan pemerintah daerah, hanya ada apabila diterbitkan Peraturan Presiden (PP) saja sebagai turunan UU No 3 tahun 2020, yang dapat menjawab kepentingan daerah.

Jika hal ini tidak menjadi perhatian serius dan prioritas dari pemerintah pusat, maka sebaiknya Dinas ESDM dibubarkan saja.

“Kalau PP tidak memberikan ruang kepada Dinas ESDM Provinsi untuk berperan penting, sebaiknya dibubarkan saja. Dari pada lembaga dibentuk, tetapi kemudian tidak diberikan fungsi,” ucapnya.

Untuk itu, katanyak, Pemerintah Pusat mestinya mengevaluasi aspek kelembagaan, karena peran sebuah dinas ada pada UU Kelembagaan.

“Dari pada memberikan kewenangan untuk melengkapi sebuah Undang-Undang Kelembagaan, tetapi dari aspek fungsi dan kewenangan tidak diberikan. Sehingga perlu dievaluasi antara Undang-Undang Kelembagaan dengan Undang-Undang ESDM,” tegasnya.(RHM)

Comment