by

Dinas PDK KKT Bantah Potong Gaji P3K

Isu pemotongan gaji guru honor daerah atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, seakan menyudutkan pemerintah daerah setempat.

Kepala Dinas PDK KKT, Herman Lerebulan membantah hal tersebut. Menurutnya, pihaknya tidak pernah melakukan pemotongan maupun pungutan liar terhadap upah guru PPPK yang ada.

“Pada tanggal 10 Mei 2021, saya melakukan apel bersama seluruh guru P3K untuk membicarakan hak-hak mereka. Dengan kuasa anggaran yang tersedia pada pagu sebesar 5,2 miliar rupiah, yang kita butuhkan yakni 6,9 miliar rupiah. Sehingga kita defisit 1,9 miliar rupiah,” sebut Herman, saat ditemui koran ini di ruang kerjanya, Senin (17/5).

Dikatakan, isu yang beredar di masyarakat maupun di media sosial (medsos) itu sangat keliru dan merupakan pencemaran nama baik.
“Untuk diketahui tenaga P3K pada dinas PDK berjumlah 332 yang tersebar untuk tenaga guru TK/PAUD berjumlah 30 orang, untuk guru SD 59 orang, SMP 108 orang dan untuk tenaga pada Dinas PDK 31 orang. Sehingga isu bahwa ada 1000 tenaga P3K itu sangat tidak benar,” tandasnya.

Terkait dengan sisa anggaran 1,9 miliar itu, lanjut dia, pihaknya akan berkoordinasi lagi. Sebab, anggarannya sudah diusulkan ke pihak keuangan daerah. Dan sementara ini masih menunggu untuk pembayaran hak-hak tenaga pengajar.
“Kami sudah usul anggarannya. Jika tetap dengan pagu maka, kita akan usul pada anggaran perubahan nanti. Sehingga hak-hak para tenaga guru ini bisah dibayar sesuai TMT-nya, pada bulan Januari atau bulan April. Nanti kita liat kinerja mereka sesuai dengan TMT atau tidak, biar pembayaran hak mereka sesuai dengan kerja awal mereka,” pungkasnya.

“Saya berharap bagi seluruh guru P3K yang kurang paham dengan alurnya biar ke dinas untuk mendapat penjelasan yang akurat. Jangan menyampaikan sesuatu yang nantinya menimbulkan fitnah,” pesannya. (BTA)

Comment