by

Dinsos Diminta Beri Sanggahan Data Bansos

AMBON-BKA, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ambon, diminta segera berikan sanggahan ke Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penghapusan atau pemuktahiran data penerima bantuan sosial (bansos) di tahun ini. Pasalnya, masih banyak warga miskin yang tidak lagi mendapatkan bansos terdampak Covid-19.

Hal ini disampaikan Komisi I DPRD Kota Ambon saat melakukan rapat evaluasi bersama Dinsos, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa (DP3AMD), dan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Ambon, terkait penanganan Covid-19 dan penanganan bencana, di ruang paripurna DPRD, Belakang Soya, Kamis (12/8).

Wakil Ketua Komisi I DPRD, Mourits Tamaela mengaku, banyak masyarakat miskin yang namanya dihapus tanpa alasan sebagai penerima bansos. Dimana pengurangan data penerima bantuan dilakukan tidak sesuai fakta atau survey di lapangan.

Baca juga: Satgas Akan Pantau Tempat Ibadah

“Masih banyak warga miskin yang di tahun ini namanya di hapus, dan tidak ada penjelasan apa-apa ke mereka. Sementara ada warga yang dikategorikan mampu, tapi masih dapat bantuan. Harusnya ketika ada penurunan, maka pemerintah negeri atau desa lakukan sanggahan lewat berita acara kepada dinas terkait. Agar bisa diteruskan ke kementerian, terkait nama penerima yang telah dihapus itu,” tandas Mourits.

Menurutnya, terkait Jaringan Pengaman Sosial (JPS) terhadap masyarakat terdampak Covid-19, ada sejumlah bantuan yang dikucurkan pemerintah. Seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Namun faktanya, penerima bansos tersebut justru tidak tepat sasaran. Dan masih banyak warga kurang mampu yang belum tersentuh, akibat pemuktahiran dadta penerima bansos yang dilakukan Kemensos.

“Kami harapkan ada kerjasama yang baik antara pemerintah desa, negeri untuk format data, berkaitan dengan jumlah penerima bantuan tahun lalu. Yang di tahun ini mengalami penurunan, dengan ketentuan dari kementerian. Bila terjadi penurunan, berapa jumlahnya. Kemudian ditinjau, apakah kebutuhan mereka bisa nggak lewat pemerintah kota atau pemerintah desa. Ini yang harusnya dilakukan,” tuturnya.

Baca juga: Dua Cek Poin Perbatasan Ambon-Malteng Longgar

Ketua DPD Nasdem Kota Ambon ini mengaku, dari rapat evaluasi tersebut, Dinsos Kota Ambon justru tidak bisa menyampaikan data yang valid terkait berapa jumlah warga penerima bansos yang dihapus oleh Kementerian. Dengan alasan, belum menerima data dari pemerintah desa/negeri maupun kelurahan.

“Tadi (kemarin) disampaikan bahwa dinas-dinas belum mendapatkan berita acara dari desa, negeri berkaitan dengan penghapusan data itu atau pemutakhiran data di tahun 2020 tanpa alasan tertentu. Sehingga kita dorong agar persoalan ini bisa terselesaikan,” pungkas Morist. (UPE)

Comment