by

Direktur RSUD Haulussy Disemprot DPRD Maluku

AMBON-BKA, Plt Direktur RSUD dr. Haulussy Ambon, Yustini Pawa, disemprot tim 1 Satgas Covid-19 Bidang Kesehatan DPRD Provinsi Maluku. Yustini bahkan diberikan warning untuk segera menyelesaikan pembayaran hak-hak tenaga kesehatan (nakes) pada Agustus 2021 mendatang.

Rapat yang dipimpin Ketua Tim 1 Satgas dan Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkias Sairdekut, berlangsung di ruang paripurna DPRD, Karpan Ambon, Rabu (28/7). Dalam rapat itu, DPRD meminta pihak RSUD Haulussy untuk segera menyelesaikan pembayaran nakes dan bisa menyontohi RSUD dr. Ishaka Umarella Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah yang tertib adiminstrasi dan tidak ada persoalan dengan hak nakes.

“Ada kan data by name and by address. Dan sampai hari ini (kemarin) apakah sudah terealisasi semuanya atau tidak, baik tahun 2020 maupun 2021 ?,” tanya Melkias.

Menurutnya, ada beberapa jenis honor insentif dan jasa yang dibayar lewat anggaran penanganan covid-19, sesuai dengan besaran yang tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) dan aturan yang berlaku.

Sebab hak-hak nakes merupakan salah satu yang membuat tingkat penyerapan anggaran di Maluku mengalami kegagalan. Sehingga mendapat teguran keras dari pemerintah pusat lewat Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Maluku, dr Mega menyebutkan, untuk provinsi Maluku ada tiga RS yang menjadi kewenangan provinsi. Yakni RSUD Haulussy Ambon, RSUD Ishak Umarella Malteng dan Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Negeri Lama Ambon.

Baca: Kapolda Minta Masyarakat Jaga Prokes

Ia mengatakan, dalam mekanisme pembayaran hak nakes dalam penanganan covid sesuai dengan Permenkes 0107 nomor 4259, bahwa yang berhak mendapat insentif adalah dokter spesialis sebesar Rp 15 juta. Kemudian dokter umum dan dokter gigi Rp 10 juta, dokter PPDS Rp 12,5 juta, bidang dan perawat Rp 1,5 juta dan tenaga kesehatan lainnya Rp 5 juta.

Namun semua pembayaran nantinya menjadi tanggungjawab masing-masing pihak rumah sakit, sesuai dengan jumlah pasien yang dirawat. “Yang mendapat insentif sesuai dengan Permenkes,” sebutnya.

Dikatakan, untuk tahun 2020, pembayaran RSUD Haulussy, RSKD dan Ishak Umarella sudah dibayar full. Sementara di tahun 2021, yang sudah diusulkan hanya RSUD Ishak Umarella yang dimulai bulan Januari hingga April sebesar Rp 900 juta lebih kepada 200 lebih nakes, yang jumlah tiap bulannya mengalami perbedaan. Sementara ditahun 2021, RSKD tidak lagi melayani pasien covid sehingga tidak ada proses pembayaran.

“Untuk RSUD Haulussy baru sementara proses verifikasi data nakes, sehingga belum ada usulan yang pasti untuk kami usulkan ke BPKD. Dan untuk pembayaran jasa menjadi kewenangan pihak RS,” terangnya.

Sementara itu, penjelasan dari Plt Direktur RSUD dr. Haulussy Ambon, Yustini Pawa, membuat para anggota DPRD emosi dan geram. Lantaran apa yang disampaikan sama sekali tidak mengantongi data nakes yang valid. Sama halnya dengan alasan keterlambatan pembayaran nakes yang hanya berdalil karena penggunaan aplikasi karena terkendala SDM.

Padahal, aplikasi yang digunakan sama halnya seperti yang digunakan RSUD Ishak Umarella, yang dalam proses pembayaran tidak lagi bermasalah. Bahkan di tahun ini, juga telah mengusulkan proses pembayaran selanjutnya.

Sehingga hal itu kemudian membuat sejumlah anggota DPRD lainnya seperti, Benhur Watubun langsung menyemprot Yustini Pawa dengan teguran keras.

“Ibu selalu membuat alasan yang tidak jelas. Tapi kami yang selalu dihajar oleh rakyat, karena kita tidak mampu menyelesaikan bersama-sama dengan elemen teknis. Dan sebagai pimpinan rumah sakit, ibu jangan begitu,” kesal Benhur.

Baca: Kemenkumham Maluku Ikut Gladi Kumham Peduli

Politisi PDIP ini juga mengaku, tidak membutuhkan program rencana kebutuhan rumah sakit, tetapi dalam rapat yang berlangsung itu, membutuhkan komitmen pihak RSUD untuk bisa membayar hak-hak nakes dalam waktu yang ditentukan.

Dan apa yang menjadi menjadi permasalahan di RSUD Haulussy, menjadi tanggung jawab DPRD untuk bisa mencari solusi terbaik. Dan bukan sebaliknya menyodorkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

“Saya pernah sampaikan ke mantan ibu Kadinkes, bahwa konsepnya harus bisa kerja secepat kilat. Dalam arti, punya penerapan harus bisa seperti gajah. Makanya kepala dinas kami suruh copot, bahkan bila perlu kalau kita mau copot yang sekarang kita copot lagi,” kecamnya. (RHM)

Comment