by

Direskrimum Polda Dilaporkan ke Mabes Polri

beritakotaambon.com – Direktur Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Maluku, Kombes Pol. Sih Harno, dilaporkan ke Mabes Polri, terkait kasus kode etik kepolisian.

Kombes Pol. Sih Harno diduga tidak bersikap adil dalam penyelidikan terhadap perkara dugaan penipuan dan penggelapan, dengan terlapor Eka alias Cece yang merupakan salah satu pengusaha sembako di Kota Ambon.

Kuasa hukum terlapor Cece, Marten Fordatkosu, mengatakan, penyidik Ditreskrimum Polda Maluku dibawah komando Kombes Pol. Sih Harno diduga telah melanggar kode etik Kepolisian, karena diduga bekerja sama dengan penyidik melakukan penetapan tersangka terhadap kliennya, Eka, atas perkara penipuan dan penggelapan dengan pelapor Meice Hatuleli yang merupakan Bos Oasis.

Baca juga: Kajati Maluku Kunjungi Proyek Bendungan Waeapo, Ada Apa?

Menurut Marten, perkara ini awalnya dari Laporan Polisi (LP) yang disampaikan Meica Hatuleli ke Polda Maluku tahun 2020, LP-B/38/I/2020/Maluku/SPKT tanggal 31 Januari 2020.

Laporan pelapor menyebut kalau terlapor telah mengambil sejumlah bahan pokok milik Oasis. Padahal kedua pihak tersebut memiliki kesepakatan kerjasama untuk penjualan sembako, yakni, pelapor menyetujui atau bersepakat dengan terlapor untuk menjual bahan sembako yang akan dijual ke pedagang eceran. Dengan catatan, jika barang habis terjual, baru biayanya disetor kembali ke pihak Oasis atau pelapor.

Setelah bersepakatan, lanjut Marten, kemudian dilakukan pengambilan sembako oleh terlapor yang ditotalkan mencapai Rp 4 miliar lebih.

Dari biaya sembako itu, terlapor sudah mengembalikan kurang lebih Rp 3 miliar lebih kepada pelapor. Hal itu dibuktikan dengan bukti pengembalian transfer bank.

“Jadi ada barang yang sudah dibayar, tapi kemudian pelapor melaporkan hal ini ke Polda Maluku sejak tahun 2020 lalu. Selanjutnya penyidik mengirimkan SPDP ke Kejati Maluku. Saat itu, jaksa penuntut umum menolak melanjutkan perkara tersebut dan meminta agar SPDP itu dikembalikan, dengan petunjuk bahwa kasus itu harusnya masuk ke ranah perdata,” ujar Fordatkosu.

Baca juga: Revitalisasi Pasar Mardika Terancam Batal Tahun Ini

Selain itu, kata Marten, kliennya juga pernah menghadap Kapolda Maluku yang saat itu dijabat Baharudin Djafar. Dalam pertemuan itu, Kapolda memanggil Ditreskrimum untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Saat itu, Kombes Pol. Sih Harno mengakui, kalau masalah tersebut bukan merupakan sebuah tindak pidana.

Kemudian, lanjutnya, seiring berjalannya waktu, tiba-tiba penyidik kembali menerbitkan SPDP baru kepada terlapor dan menetapkan terlapor sebagai tersangka.

“Karena ketidakprofesionalan itu, klien saya sudah melaporkan Direskrimum Polda Maluku bersama penyidik-penyidik yang menangani masalah ini ke kepala Devisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri di Jakarta. Laporan tersebut disampaikan pada 12 Oktober 2020 lalu. Dari laporan itu pun Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan kepada Pak Dir dan penyidik-penyidik dimaksud,” jelasnya.

Mirisnya lagi, lanjut dia, saat kliennya di panggil penyidik untuk dilakukan pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, penyidik tidak mau kliennya memberikan bukti transfer pengembalian uang kepada mereka (penyidik). Penyidik juga melarang terlapor untuk menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui langsung proses pengembalian uang tersebut.

Baca juga:
MBD Akan Perketat Keamanan Laut Pulau Luang

“Jadi bagi saya, seharusnya kasus ini masuk ranah perdata. Tapi tidak tahu mengapa, penyidik bisa menetapkan klien saya sebagai tersangka,” terangnya.

Untuk itu, sebagai kuasa hukum, Marten akan mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Ambon melawan penyidik Polda Maluku.

“Karena kita punya bukti-bukti yang kuat, kita telah mengajukan pra peradilan atas status tersangka klien saya ke Pengadilan Negeri Ambon. Kita menganggap bahwa penetapan tersangka itu tidak sah, karena bukti pengembalian uang dari pelapor itu kita sudah kantongi semua,” tandas Marten.

Terpisah, Kabid Humas Polda Maluku, Kombas Pol. M. R. Ohoirat, yang dikonfirmasi terkait laporan pengaduan tersangka Eka alias Cece ke Mabes Polri, mengaku, belum mengetahui secara pasti.

Dia hanya mengakui, kalau beberapa pekan lalu, ada pemeriksaan internal terhadap beberapa anggota di Polda Maluku atas laporan pengaduan masyarakat.

“Memang beberapa minggu lalu, ada pemeriksaan internal terhadap beberapa anggota. Pemeriksaan itu atas laporan pengaduan masyarakat yang kurang puas dengan kinerja Polisi. Tapi yang jelas, kalau untuk pemeriksaan Direskrimum, belum pernah dilakukan,” tandas Ohoirat.(SAD)

Baca juga: MBD Akan Perketat Keamanan Laut Pulau Luang

Comment