by

Dirumahkan, 11 Karyawan Mengadu ke DPRD

Ambon, BKA- Lantaran tidak mau menjalankan aturan perusahaan untuk melakukan swab test, sebanyak 11 karyawan PT Aman Jaya dirumahkan. Belasan tenaga kerja ini kemudian mengadu ke Komisi I DPRD Kota Ambon, meminta untuk memediasi masalah tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes mengatakan, kedatangan 11 karyawan PT Aman Jaya, untuk mempertanyakan status mereka yang telah dirumahkan oleh perusahaan lebih dari tiga bulan, tanpa status yang jelas serta tanpa pesangon.

“Jadi persoalannya, mereka (karyawan PT Aman Jaya) ini disuruh swab test oleh perusahaan sebelum masuk kerja. Tapi mereka tidak mau swab. Kemudian perusahaan tidak mau lagi mempekerjakan mereka tanpa pengunduran diri. Artinya mereka dirumahkan dari bulan Oktober sampai saat ini,” beber Pormes, kepada wartawan di gedung DPRD Belakang Soya, Selasa (2/2).

Dijelaskan, Komisi telah memfasilitasi dengan mengundang para karyawan tersebut beserta perwakilan dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kota Ambon, untuk membahas persoalan tersebut. Dan hasilnya akan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ambon untuk ditindaklanjuti, dengan mengundang PT Aman Jaya beserta para karyawan dan KSBSI, guna memediasi masalah tersebut.

“Persoalan tadi sudah kita dudukan dan sudah koordinasi dengan Disnaker juga. Nanti akan dimediasi dengan menghadirkan pihak-pihak terkait tadi. Apakah mereka ini mau dipekerjakan kembali atau mau mengundurkan diri. Itu nanti tergantung hasil mediasi besok (hari ini),” tutur Pormes.

Politisi Golkar ini paparkan, jika mengacu pada undangn-undang tenaga kerja nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka ketika para karyawan ini mengundurkan diri dari perusahaan wajib menerima pesangon 15 persen dari total pesangon yang diperoleh. Tetapi jika 5 hari karyawan tidak mengajukan surat pengunduran diri, maka otomatis mereka telah mengundurkan diri.

“Nanti kita lihat, apakah mereka ini mau mengikuti aturan untuk swab atau tidak. Kalau mau mungkin bisa diupayakan agar mereka bisa kembali bekerja. Tapi kalau mau stop kerja, maka harus ajukan pengunduran diri. Dan kita harap mereka jangan putus asa dan mau lakukan swab. Karena itu baik untuk perusahaan dan juga baik untuk kesehatan mereka,” ujarnya.
Pormes menambahkan, dari persoalan ini, komisi tidak bisa menyalahkan perusahaan PT Aman Jaya, karena proses swab test merupakan bagian dari protab perusahaan yang telah diberlakukan pasca pandemic Covid-19.

Sayangnya, hubungan para karyawan dengan perusahaan tidak terikat dengan kontrak kerja. Bahkan sebagian karyawan yang ada belum dimasukan dalam kepemilikan BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan.

“kita harap mediasi nanti, ada solusi yang ditemukan. Sehingga seluruh karyawan ini bisa kembali diterima dan perusahaan juga mengatur hak-hak mereka terkait BPJS. Kalau untuk upah, mereka digaji sesuai UMK. Tetapi untuk BPJS itu wajib mereka miliki. Yang penting mereka juga mau ikut aturan, yang ditetapkan. Dan kita tetap lakukan pengawasan tenaga kerja, dan berharap solusinya mereka tetap bekerja agar tidak kehilangan pekerjaan,” tutup Pormes. (UPE)

Comment