by

Dirut Poltek Diduga Kebakaran “Jenggot”

Ambon, BKA- Pasca beredar informasi di media terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan alat-alat laboratorium di Poltek Ambon tahun 2019, Direktur Poltek Ambon diduga kebakaran jenggot.

Salah satu anggota senat di Poltek Ambon mengatakan, dalam rapat senat yang digelar pekan kemarin, bersama Direktur dan wakil direktur Poltek,dia sempat menanyakan bahwa dalam pengelolaan anggaran di Poltek Ambon sebaiknya ada transparan,sehingga tidak ditafsir menurut fersi sendiri jika terjadi masalah dikemudian hari, seperti yang terjadi pada pengadaan alat simulator Poltek.

“Saat itu, Direktur langsung angkat bicara. Dia bilang siapa yang bilang ada masalah terkait pengadaan simulator. Berita yang ada di koran itu tidak ada masalah. Bila ada masalah dia pun siap bertanggungjawab,” ungkap sumber senat tersebut menolak namanya di sebutkan, Minggu (25/4).

Kata dia, dengan pernyataan Dirut, seakan-akan menguji kinerja Kejati Maluku untuk membuktikan ada atau tidak dugaan korupsi dalam kasus tersebut.
Di lain sisi, lanjut sumber itu, tim penyelidik Kejati harus intens dalam membongkar kasus ini. “Hal ini perlu, agar supaya tidak menjadi imest/bola liar di masyarakat,” jelasnya.

Dia pun menuding, Wadir II,selaku eksekutor pencairan dana simulator driling jurusan teknik mesin harus ikut bertanggungjawab.
“Sebab, baru-baru ini, Wadir II sudah menjanjikan kepada direktur bahwa masalah yang bergulir di Kejaksaan itu sudah selesai. Hal ini harus dipertanyakan, mengapa sehingga dia sampaikan hal ini, ada apa ini, jaksa harus buktikan hal ini,” tandasnya.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi yang diduga bermasalah tersebut diketahui berjumlah Rp.9.640.000.000.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku pun telah memeriksa pelapor dalam kasus ini yakni AS salah satu senak di Poltek Negeri Ambon.

Data yang di himpun Beritakota Ambon di kantor Kejati Maluku, Jumat (23/4), pemeriksaan AS sejak Rabu 21 April kemarin.
“Pemeriksaan pelapor AS itu sejak Rabu kemarin, ini dalam kaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat simulator untuk jurusan mesin Poltek Ambon,” ungkap sumber itu menolak namanya di korankan, Jumat kemarin.

Dia mengaku, tim penyelidik menggarap AS selama lima jam di dalam ruang pidsus Kejati Maluku. “Pemeriksaan selama 5 jam, semua seputaran materi laporan yang disampaikan ke Kejati Maluku,” tandas sumber itu.

Terpisah, Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette yang dikonfirmasi membenarkan adanya pemeriksaan pihak terkait terhadap perkara tersebut.
Hanya saja, jaksa dua bunga melati itu tidak bisa menyebut nama dan identitas pihak-pihak terkait yang dimintai keterangan oleh penyidik.
“ Benar ada permintaan keterangan terhadap pihak terkait Rabu, 21 April 2021 kemarin, namun demikian terkait pihak mana dan terkait apa saja karena masih dalam proses penyelidikan sehingga belum dapat dipublikasikan secara luas kepada masyarakat,” tukas Sapulette saat dikonfirmasi melalui selulernya, Jumat (23/4).
Di sisi lain, sumber terpercaya Beritakota Ambon menyebut, proyek yang melibatkan sejumlah petinggi poltek termasuk Direktur Poltek selaku kuasa pengguna anggaran ini, mencuat setelah ada laporan yang masuk ke kejaksaan tinggi Maluku. Faktanya, proyek pengadaan barang tersebut fiktif. Pasalnya, anggaran pengadaan barang sudah dicairkan 100 persen namun barang belum juga datang, padahal sesuai kontrak pekerjaan harus sudah selesai di bulan Desember atau 3 Bulan pekerjaan.
“Barang baru datang itu September 2020, ini kan menyalahi ketentuan dari kontrak dan itu diatur dalam Pepres 54 Tahun 2010 yang mengatakan tidak dapat dibenarkan pembayaran saat peralatan belum ada ditangan pengguna, lalu uang yang dicairkan itu kemana, di bulan september uang muka cair sebesar Rp 1.928.000.000 dan sebelum masa kontrak sudah keseluruhan pembayaran,”jelasa sumber yang enggan namanya dipublikasi.
Dikatakanya akibat keterlambatan pengadaan barang tersebut, Politeknik Ambon, harus membayar denda ke ke negara sebesar Rp.1,4 Milliar.

“Sesuai ketentuan pada Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa milik negara, dimana pengadaan barang melewati batas waktu dari kontrak wajib membayar denda ke negara. Nah dengan nilai kontrak ini, Politeknik harus membayar 200 juta tiap bulan, dan keterlambatan ini sudah 7 bulan sehingga totalnya denda 1,4 milliar,” jelasnya.

Dalam pemeriksaan penyidik menemukan ada indikasi pelanggaran hukum dalam pengadaan simulator dimaksud, sehingga negara dirugikan atas denda keterlambatan sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018.
“Ada unsur kesengajaan membiarkan kesalahan tersebut apalagi proses ini adalah pengadaan peralatan yang jelas tidak bisa dibiarkan pembayaran melebihi tahun anggaran berjalan, apalagi ada pembayaran uang muka sebesar Rp.1,9 M lebih yang tidak tahu digunajan untuk apa sehingga sampai penutupan tahun anggaran tidak ada barangnya. Seharusnya tidak ada alasan keterlambatan, dikarenakan anggaran yang digunakan dalam pembayaran adalah APBN yang sudah disediakan sebelumnya,”ungkap sumber di Kejati.

Dikatakanya dari hasil pemeriksaan, penyidik akan mengendakan pemeriksaan pihak lain seperti Direktur Poltek selaku kuasa pengguna anggaran, Ketua Panitia penerimaan barang, Penjabat penandatanganan perintah membayar, pejabat pembuat komitmen, serta pengawas internal.(SAD).

Comment