by

Disdik Telaah SKB Empat Menteri, Tuaputty: Belajar Tatap Muka Bisa Dilakukan

Ambon, BKA- Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ambon saat ini tengah melakukan telaah terhadap kemungkinan pelaksanaan proses belajar tatap muka pada Januari 2021 mendatang, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, serta Menteri Dalam Negeri.

Terkait hal itu, akademisi Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Dr. Hasan Tuaputty, mengatakan, belajar tatap muka bisa saja dilakukan di Kota Ambon pada 2021 mendatang.

Dia beralasan, keadaan Kota Ambon terus membaik. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, yang jumlah terkonfirmasi Covid-19 meningkat, yang diikuti dengan tingginya tingkat kematian.

“Kalau pandangan saya soal belajar tatap muka, bisa memungkinkan untuk dapat melakukan belajar tatap muka. Karena proses penanganan Covid -19 itu kan semakin baik. Juga orang-orang yang terkena Covid sudah berkurang. Tidak seperti daerah-daerah lainnya. Meskipun sebenarnya kita masih zona orange,” terang Pembantu Dekat (PD) III FKIP Unpatti Ambon itu, Senin (14/12).

Dengan pertimbangan kondisi Kota Ambon yang masih berada pada zona orange maupun masih tetap mewabahnya Covid-19, belajar tatap muka harus dilakukan dengan persyaratan yang harus dapat dipenuhi sekolah. Yakni, menjaga protokoler kesehatan.

Lanjutnya, kalau memang Pemkot Ambon mengijinkan pembelajaran tatap muka dilakukan kembali di sekolah, maka harus meminta dukungan penuh dari orangtua.

Orangtua bukan hanya sekedar memberi ijin agar anaknya masuk sekolah, tapi juga aktif melakukan pengawasan terhadap anak di sekolah. Hal itu untuk memasitkan, siswa tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ((3M).

“Ingat bahwa, proses pembelajaran tatap muka itu harus benar-benar berkoordinasi dengan keluarga. Karena mereka harus dikontrol oleh orangtua, agar proses belajar di sekolah itu bisa tetap berjalan. Jadi belajar tatap muka bisa dilakukan kalau masih menjaga protokoler kesehatan dan pengawasan orangtua. Kalau soal izin, tetap orangtua mengizinkan. Tapi pengawasan itu yang diharapkan. Ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Kita perlu mengantisipasi, jangan sampai menimbulkan dampak,” tandas Tuaputty.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Fahmi Salatalohy, mengatakan, pihaknya tengah melakukan telaah terhadap SKB yang telah diteken oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu akan dilaksanakan pada Januari 2021.

Selain itu, pihaknya juga tengah melakukan penyusunan konsep terkait dengan penerapan proses belajar secara langsung atau belajar tatap muka tersebut.

Namun bila dilirik sedikit ke belakang, terang Salatalohy, pembelajaran tatap muka di Indonesia sudah pernah dibuka. Tapi kemudian ditutup kembali, karena pertimabangan klaster baru yang muncul di sekolah.

“Jadi, kalau mengacu pada SKB empat menteri itu, maka tentu dilimpahkan kepada kepala daerah setempat. Bagi Kota Ambon sendiri, jika orangtua tidak setuju, maka kebijakan belajar tatap muka itu tidak bisa diterapkan,” ungkap Salatalohy, kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Senin (14/12).

Lebih lanjut, pihaknya juga telah diminta untuk melakukan kajian menyangkut dengan teknis pembelajaran tatap muka oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy. Apakah nanti ada MoU dengan para orangtua bersama komite sekolah, atau seperti apa.

Dia mengaku, terkait hal tersebut, pihaknya telah mengaturnya. Namun masih menunggu perintah lanjut dari walikota. Karena semua keputusan ada pada orang nomor satu di lingkup Pemkot Ambon itu.

“Prosesnya dimulai dari kelas kecil dulu atau kelas besar dulu, nanti kita lihat kondisi yang ada nanti. Tetapi, jika dijalankan, tentu tidak bersifat normal, tetap mengedepankan protokol kesehatan, dengan kapasitas 50 persen, agar tidak ada penumpukan. Jadi sistematikanya disesuaikan dengan kondisi,” sebutnya.

Ditambahkan, telaah yang dilakukan pihaknya mengacu pada menghadapi situasi new normal maupun terkait edaran SKB empat menteri serta petunjuk teknis Walikota Ambon.

“Kami tetap berada dalam koridor itu. Tinggal bagaimana kita melihat implementasinya di lapangan. Karena orangtua belum seluruhnya setuju soal pembelajaran tatap muka,” pungkasnya.(BKA-1/LAM)

Comment