by

Disdikbud Diminta Ingatkan Operator Sekolah, Terkait Kenaikan Upah Guru Kontrak

Ambon, BKA- Masih banyak guru kontrak pada jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat di Maluku, yang mengeluh soal upah yang mereka terima per bulan. Terutama mereka yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) maupun Maluku Barat Daya (MBD).

Rata-rata, para guru kontrak tersebut mengeluhkan kalau upah yang mereka terima, masih sama seperti yang dulu. Belum ada kenaikan.

Keluhan tersebut disampaikan para guru kontrak tersebut kepada salah satu Aggota Komisi IV DPRD Maluku, Hengky Richardo Pelata, saat melakukan reses di daerah pemilihannya, yakni, KKT dan MBD, beberapa waktu lalu.

Padahal menurut Pelata, keluhan itu tidak semestinya ada lagi. Karena kenaikan upah tenaga guru kontrak telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, sebesar Rp 1.500.000 per bulan, dari sebelumnya Rp 1.015.000 per bulan. Sehingga ada kenaikan berkisar Rp.485 ribu.

Namun setelah di cek, katanya, kesalahan terdapat pada pihak operator sekolah. Seperti tidak meng-up-date nama guru kontrak pada Dapodik sekolah.

Untuk itu, Pelata meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku untuk mengingatkan para operator sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat di Maluku, agar dapat meng-up-date data guru kontrak maupun honorer sekolah dengan baik pada Dapodik sekolah.

Progres upah kerja guru kontrak, terangnya, berkaitan dengan masalah kesejahteraan para guru kontrak, serta demi peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

“Memang masalah pendidikan, bukan hanya soal guru kontrak. Tapi masih banyak masalah pendidikan yang perlu dibenahi dan diperjuangkan DPRD,” terang Ketua Fraksi Hanura di DPRD Provinsi Maluku itu via handphone, pekan kemarin.

Untuk itu, dirinya meminta Disdikbud Maluku dan pihak sekolah agar melakukan penyusunan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) kepada operator lewat aplikasi Krisna dengan baik, sehingga tidak ditemukan kendala dikemudian hari.

“Pengusulan Dapodik itu kan terkoneksi langsung dengan aplikasi Krisna. Sehingga kita harapkan seluruh kepala sekolah, khususnya wakil kepala sekolah, yang membidangi sarana prasarana agar membuat penyusunan Dapodik kepada operator dengan baik,” sarannya.

Menurut dia, jika penyusunan Dapodik dilakukan dengan baik, akan memudahkan dalam pengusulan program. Sehingga tidak ada lagi keluhan dari para guru, dalam menerima upah kerjanya.

Ia menuturkan, selama ini masalah pengusulan upah kerja guru kontrak, bukan sepenuhnya kesalahan ada di pihak pemerintah. Tapi sering juga di sekolah, terutama terkait input data lewat tenaga operator.

Karena itu, Komisi IV menyarankan agar wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana dapat memperhatikan fasilitas dan jaminan atau hak-hak para operator sekolah.

“Yang membidangi Dapodik itu kan wakil kepala sekolah, sehingga harus memperhatikan fasilitas dan jaminan dan hak-hak para operator itu dengan baik, karena jasa mereka bagi sekolah begitu besar. Jangan menganggap operator sebagai tenaga kontrak atau honor,” pinta Pelata. (RHM)

Comment