by

Disdukcapil Kemas Pelayanan Paradigma Humanis

TIAKUR-BKA, Seluruh instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten (pemkab) Maluku Barat Daya (MBD) terus berbenah. Termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Hal itu bertujuan untuk membentuk birokrasi yang seluruh prosesnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh institusi pembuat aturan, guna terwujudnya pelayanan administrasi publik dengan baik.

Kepala Disdukcapil Kabupaten MBD, Drs. Daud Reimialy, mengungkapkan, periode kepemimpinan Benyamin Thomas Noach dan Drs. Agusthinus Lekwarday Kilikily sebagai Bupati dan Wakil Bupati MBD saat ini, menghendaki adanya inovasi disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Salah satu konsep inovasi di Disdukcapil Kabupaten MBD, katanya, selaras dengan konsep paradigma humanis dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Dengan inovasi yang pendekatannya menggunakan paradigma tersebut, ujarnya, akan mempermudah pelayanan birokrasi, karena dilakukan secara profesional dengan menggunakan metode pendekatan yang manusiawi.

Baca juga: Desa Kaki Air Akan Dialiri Listrik

Untuk itu, pelayanan administrasi di Disdukcapil Kabupaten MBD terus memperhatikan sisi kemanusiaan kepada masyarakat, sebagai pemilik kebutuhan akan administrasi kependudukan.

“Artinya, apabila individu atau kelompok menjadi bagian dari administrasi negara (publik), maka dalam memberikan pelayanan dirasa perlu juga untuk memperhatikan sisi humanis dari masyarakat yang dilayaninya,” terang Reimialy, Selasa (3/8).

Selain itu, dalam pelayanan administrasi di Disdukcapil Kabupaten MBD, tertata rapi seperti layaknya pelayanan sebuah perbankan kepada nasabah.

“Jika konsep humanis dalam tata pelayanan administrasi Disdukcapil Kabupaten MBD dijalani dengan baik, akan muncul sebagai bagian dari administrasi yang ideal. Ada hirarki kewenangan, aturan yang jelas tentang perilaku, otoritas dan tanggungjawab pegawai,” jelasnya.

Hal ini, tambahnya, bukan hanya sebatas tata ruang pelayanan yang tertata dengan nomor antrian layaknya pelayanan perbankan, tapi tertuang juga wujud paradigma humanis dalam konsep pelayanan perilaku birokrasi.

Baca juga: Brimobda MBD Sosialisasi PPKM

“Karena itu, yang diharapkan adalah perilaku profesional dalam wujud aspirasi publik, yang tercermin dalam pelayanan publik yang baik pula. Sehingga muncul kepercayaan kepada penyelenggara,” tegasnya.

Dalam kaitana dengan paradigma humanis terhadap penyelenggaraan, lanjutnya, ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Diantaranya, memberikan pelayanan baik yang ditunjukan dengan perilaku pelayanan.
Handal dan terampil menguasai bidang kerja, rasa tanggungjawab terhadap kualitas pelayanan dan pelayanan publik yang memberikan pengetahuan, kepuasaan, urusan cepat dan benar.

“Empati tidak hanya ditunjukan sebatas perilaku dan bahasa tubuh, namun yang jauh lebih penting adalah dapat menggunakan komunikasi yang baik dan tentunya mengandung unsur etika dan estetika. Karena itu, salah satu paradigma humanis dalam pelayanan publik, yakni adanya timbal balik yang efektif,” tutup Reimialy.(GEM)

Comment