by

Dishub Diduga Jual Beli Izin Trayek

Sapulette: Itu Tidak benar

Ambon, BKA- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Ambon, menduga ada permainan jual beli izin trayek angkutan kota (angkot) yang dilakukan di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon. Hal itu sesuai dengn laporan sejumlah supir angkot, kalau ada puluhan angkot yang dikeluarkan izin trayek baru.

Padahal sesuai aturan, izin trayek untuk tahun ini tidak lagi di keluarkan bagi angkot trayek Kebun Cengkeh, STAIN, Tantui, Galunggung dan lainnya.

Untuk itu, Caretaker Ketua KNPI Kota Ambon, Hamid Fakaubun, mendesak Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, segera mengevaluasi Kepala Dishub Kota Ambon, Robby Sapulette, terkait dugaan tersebut.

“Informasi dari sejumlah supir angkot, mereka pernah melakukan aksi dan bertemu langsung dengan kadis di ruang kerjanya tahun 2019. Dan Kadis berjanji, untuk izin trayek ini telah selesai dan tidak dikeluarkan lagi. Dan kalaupun ada izin yang dikeluarkan, itu adalah izin peremajaan. Kalau ada izin diluar itu, maka kadis siap bertanggung jawab. Tapi faktanya, ada kekecewaan dari para supir angkot karena ditemukan di lapangan, itu ada sekitar 20-an mobil baru yang beroperasi di lima jalur tersebut dari tahun 2019 sampai 2020,” ungkap Fakaubun, Kamis (10/12).

Menurutnya, KNPI sangat kecewa dengan janji Kadishub Kota Ambon terkait persoalan izin trayek. Dirinya siap bersama para supir angkot untuk menyuarakan aspirasi tersebut di depan Kantor Walikota Ambon.

“Menurut kami, kebijakan dan ketidak konsistenan dari Kadis Perhubungan ini sangat merugikan para supir angkot. Karena kehadiran mobil-mobil itu sangat mengganggu dan mengurangi pendapatan mereka (supir),” kesalnya.

Dilanjutkan, Kadishub Kota Ambon harus menyerukan kepada beberapa anggotanya untuk membuat pos pada titik-titik tertentu, untuk mengontrol 5 jalur trayek tersebut.

“Itu keluhan para supir bahwa mobil-mobil tersebut tidak sesuai izin trayek yang dikeluarlan oleh kadis. Ini menurut hemat kami jauh lebih efektif dari pada mengeluarkan izin-izin yang ilegal,” imbuhnya.

Fakaubun juga meminta kepada walikota, agar segera menghapus kebijakan ganjil-genap bagi angkot, yang rencananya diberlakukan pada tahun 2021 mendatang. Sebab kebijakan tersebut justru merugikan para supir angkot dari sisi pendapatan.

“Karena hasil pencaharian mereka (supir) tidak sesuai seperti biasanya, karena satu hari libur dan satu hari beroprasi. Sementara kebanyakan dari mereka itu hidup kos-kosan dan sudah berkeluarga. Maka itu, kita minta walikota segera menghapus kebijakan tersebut,” harap dia.

Terpisah, Kepala Dishub Kota Ambon, Robby Sapulette, saat dikonfirmasi, membantah hal tersebut. Menurutnya, itu tidak benar. Tidak ada izin trayek baru yang dikeluarkan, seperti yang disampaikan para supir angkot.

Menurutnya, izin trayek baru yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Ambon, khusus dierikan kepada pihak Koperasi. “Itu yang diberikan kalau tidak salah, hanya izin trayek untuk Koperasi Oto Kebun Cengkeh. Jadi itu lewat Koperasi dan mereka ini punya badan hukum. Jadi mereka meminta bantuan untuk kita memberikan kepada mereka. Yang baru hanya itu saja. Dan tidak ada izin trayek baru yang Dishub keluarkan,” tegas Sapulette.

Diakuinya, untuk trayek Kebun Cengkeh, STAIN dan lainnya itu tidak lagi dikeluarkan izin. Perihal izin ini adanya di tangan pemerintah. Tetapi mencermati kondisi kendaraan yang sudah banyak, maka tidak mungkin mengeluarkan izin baru. Kalau ada, itu peremajaan.

“Jadi peremajaan itu kendaraan yang tidak beroperasi lagi dan diminta keterangan baru. Tetapi dengan izin yang sama, bukan izin yang baru. Itukan pemilik kendaraan minta mereka mengganti mobilnya dengan mobil yang lain. Sehingga kita musti matikan mobil yang lama dulu, baru terbitkan yang baru, tapi dengan izin yang sama. Tidak ada penambahan izin disitu. Izinnya tetap, mobilnya yang diganti,” tutup Sapulette. (BKA-1)

Comment