by

Dishub Dinilai Pemborosan Soal Pelatihan Jukir

Pelatihan juru parkir untuk penerapan tariff parkir progresif, yang direncanakan akan dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon dengan mengucurkan Rp 90 juta dari APBD, dinilai merupakan pemborosan anggaran. Sebab, pengelolaan parkiran telah ditangani pihak ketiga yakni PT Urimessing.

“Dishub berencana kucurkan 90 juta untuk pelatihan juru parkir, yang mau tempati kawasan strategis tarif parkir progresif. Ini namanya pemborosan anggaran. Harusnya kan pihak ketiga yang membiayai itu, bukan Dishub. Karena seluruh parkiran ini ditangani oleh pihak ketiga, bukan Dishub,” tegas Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Juliana Pattipeilohy, kepada wartawan di Balai Rakyat Belakang Soya, Kamis (27/5).
Menurutnya, apa yang disampaikan Plt Kepala Dishub Kota Ambon, Robby Sapulette terkait rencana pelatihan jukir, merupakan sebuah wacana yang nantinya dilaksanakan dalam waktu dekat. Tetapi hal tersebut keliru, jika Dishub yang mengeluarkan anggaran dari APBD Kota Ambon untuk membiayai seluruh pelatihan jukir itu.

Sebab, pengelolaan parkir di kota bertajuk Manise ini sudah ditangani oleh pihak ketiga yang menang tender, yakni PT Urimessing.
“Kalau memang ada kepentingan terkait dengan juru parkir, sebaiknya pak Robby selaku Plt kepala dinas bisa menjalin kerjasama dengan PT Urimesing untuk membiayai kegiatan itu. Karena ini kepentingan pihak ketiga. Juru parkir yang bekerja di lapangan bukan dinas perhubungan, tapi dari pihak ketiga yaitu PT Urimesing,” tegasnya.

Politisi PKPI ini mengaku, heran dengan rencana Dishub yang ingin membiayai pelatihan tersebut. Sebab, kondisi keuangan kota Ambon saat ini sangat sulit. Dimana banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target.

“Tidak mungkin kebijakan ini diambil hanya sebelah pihak, pasti sudah dikoordinasikan oleh Walikota Ambon. Dan ini pasti persetujuan dari Walikota untuk melakukan pelatihan itu. Cuma yang disesalkan dengan tindakan kepala dinas. Harusnya bijaksana dengan kondisi keuangan saat ini. Jangan lagi ambil dari APBD Kota Ambon, tapi ada pihak ketiga yang sudah mengelola parkir ini. Minta pihak ketiga untuk memfasilitasi kegiatan itu, karena juru parkir yang ada adalah juru parkir pihak ketiga,” bebernya.
Ia juga menilai, jika pengelolaan parkiran di kota Ambon telah dikelola oleh UPTD Dishub Kota Ambon, berarti wajib untuk diadakan pelatihan. Tetapi jika jukir diatur oleh pihak ketiga, maka Dishub tidak perlu untuk membiayai pelatihan tersebut.
“Sebaiknya pak Robby Sapulette lebih bijaksana untuk melihat hal ini. Silahkan koordinasi dnegan pihak ketiga untuk membiayai pelatihan, bukan Dishub. Harusnya berpikir untuk tidak lakukan pemborosan dengan kondisi keuangan daerah saat ini,” pesannya.

Seperti diberitakan koran ini sebelumnya, Plt Dishub Kota Ambon, Robby Sapulette berencana mengucurkan Rp 90 juta dari APBD untuk melakukan pelatihan bari sejumlah jukir yang ada. Untuk nantinya ditempatkan pada lima kawasan strategis penerapan tariff parkir progresif sesuai Perwali nomor 16 tahun 2021.

Diantaranya Jalan A. Y. Patty, Jalan Said Perintah, Jalan Diponegoro, Jalan A. M. Sangaji, dan Jalan Sam Ratulangi.
“Kami akan alokasikan dana 90 juta untuk pelatihan Jukir. Agar melayani masyarakat lebih baik lagi pada dua lima zona strategis,” sebut Robby, kepada, Sabtu (22/5).

Dia mengaku, pelatihan itu adalah tentang penggunaan teknologi pada progresif parkir. Dan pihaknya saat ini lagi mempersiapkan anggaran, guna merealisasikan rencana pelatihan terhadap seluruh Jukir tersebut.
“Kita lagi siapkan permohonan dana itu. Jukir yang beroperasi pada zona strategis yakni; jalan A. Y Patty, jalan Said Perintah, jalan Diponegoro, jalan A. M Sangaji, dan jalan Sam Ratulangi, yang dilatih duluan. Sementara zona bebas, nanti disesuaikan,” pungkasnya. (UPE/IAN)

Comment