by

Diskominfo Maluku Didesak Kembalikan Aset KPID

beritakotaambon.com – Komisi I DPRD Provinsi Maluku mendesak Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segera mengembalikan aset berupa alat pemantau milik Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku yang dirampas.

Dimana alat pemantau itu, mutlak dimiliki oleh setiap KPID untuk melakukan pemantauan isi siaran yang berkaitan dengan fungsi pengawasan perizinan dan isi siaran. Yakni sesuai Undang-undang Penyiaran tahun 2002, yang memerintahkan pelaksanaan sistem stasiun siaran jaringan bagi lembaga penyiaran yang bersiaran di daerah.

Sistem ini dimaksudkan, memberi porsi yang setara antara lokal dan pusat, baik itu berupa konten hingga sumber daya lainnya. Dengan tujuan, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan sistem jaringan ini oleh induk jaringan, sehingga perlunya adanya alat pemantau.

Anggota Komisi I DPRD Maluku, Edison Sarimanela mengatakam, alat yang dimaksudkan ini, untuk mendata muatan konten lokal yang disiarkan induk jaringan, apakah sesuai porsi yakni 10 persen dari total waktu tayang untuk televisi.

Sehingga sangat diperlukan alat pemantau tersebut bagi KPID Maluku untuk menjalankan tupoksi sebagai lembaga pengawasan dan pemantau penyiaran di Maluku.

“Saya kira aset berupa alat pemantau yang diberikan KPI pusat ke Maluku, itu seyoganya milik KPID Maluku. Apalagi lagi disertai dengan bukti berita acara penyerahan. Dan kalau Kominfo mau ambil, harus koordinasi dengan KPID. Jangan dengan cara-cara merampas seperti itu. Apalagi alat ini kan sangat dibutuhkan KPID untuk melakukan tugas-tugas pemantau siaran dan konten di Maluku. Maka itu kami mendesak Kominfo segera mengembalikan aset milik KPID berupa alat pemantau,” tegas Edison, saat dihubungi via seluler, Sabtu (25/9)

Baca juga:
Dua Periode Kepengurusan KPID Tidak Miliki Invetaris

Edison juga mengaku, bukan hanya alat pemantau, tetapi komisi dalam waktu dekat akan memanggil Diskominfo Maluku bersama KPID Maluku, guna membicarakan hal-hal yang terkait dengan aset milik KPID. Yang sebelumnya sudah diberikan, tapi berjalan waktu sejumlah aset tersebut tidak lagi diketahui keberadaanya.

Sebagai wakil rakyat, sambung Edison, komisi sengaja mendesak Dinas Kominfo Maluku, agar alat tersebut bisa segera dikembalikan. “Kalau mereka sudah ambil harus dikembalikan. Karena itu bagian dari aset yang diberikan KPI Pusat. Masa mereka bisa merampas secara sepihak, itu bukan aset Kominfo. Dan mereka bilang itu aset mereka, harus bisa dibuktikan dengan berita cara penyerahan,” tandasnya.

Menurut dia, dengan alat pemantau itu, secara otomatis dapat membantu kerja-kerja KPID dalam melakukan tugas pemantauan siaran di Maluku. Namun sebaliknya, jika tidak ada maka aktifitas kerja KPID akan terhambat.

“Kasian KPID kalau kerja tidak didukung dengan alat pemantau. Bukan hanya itu, dari berbagai aspek seperti fasilitas dan anggaran pemerintah dalam hal ini Dinas Kominfo, juga harus mendukung kerja-kerja komisioner KPID. Tapi nyatanya saat ini mereka kerja terbatas, sehinga perlu kebijaksanaan dari Kadis Kominfo untuk bisa melihat kondisi tersebut. Untuk bagaimana bentuknya alat pemantaunya segera dikembalikan. Jangan dengan sengaja tetap menyembunyikan, padahal ini aset milik KPID bukan Kominfo,” cetusnya. (RHM)

Comment