by

DKP Diminta Atasi Limbah Kapal Andon

beritakotaambon.com – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku, diminta mengatasi limbah kapal andon di kawasan konservasi Taman Pulau Kecil (TPK) Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

Anggota Komisi II DPRD Maluku, Halimun Saulatu, mengungkapkan, kebanyakan kapal andon tersebut merupakan milik nelayan dari provinsi lain, yang masuk tanpa ada Perjanjian Kerjasama (PKS) antar provinsi.

Tentunya keberadaan sejumlah kapal andon dari provinsi lain itu, kata Saulatu, dapat memicu pencemaran di kawasan konservasi TPK Kei Kecil dengan berbagai sampah organik dan anorganik.

Limbah sampah organik maupun organik yang mengendap dipermukaan maupun di dasar laut, terangnya, dapat mengancam keberlangsungan ekosistem laut di kawasan konservasi tersebut.

Baca juga: Desak Percepat Perda Pemekaran Banda

Kalau hal tersebut tidak segera diatasi, katanya, maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan kembali ekosistim yang rusak akibat limbah sampah kapal-kapal andon tersebut.

”Kami minta, DKP bisa mengambil sikap tegas kepada kapal-kapal andon itu. Jangan hanya berdiam diri, tanpa mencari solusi. Tapi harus bisa mengambil langkah cepat, untuk mengatasi pencemaran serta nelayan nakal,” pinta Saulatu, Selasa (7/9).

Menurutnya, TPK Kei Kecil merupakan salah satu wilayah konservasi di Maluku, sehingga perlu dipelihara dan dilindungi dengan cara menjaganya.

Kalau aktivitas kapal-kapal andon di TPK Kei Kecil tidak diantisipasi, katanya, maka akan mengacam kelestarian lingkungan dan biota laut di kawasan konservasi itu.

Untuk itu, kata Saulatu, Komisi II akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi aktivitas nelayan andon di TPK Kei Kecil. Karena selama ini, DKP Provinsi Maluku, AL maupun Pol Air, mengaku jarang melakukan patroli lantaran keterbatasan bahan bakar, akibat tidak tersedianya anggaran.

Baca juga: Revitalisasi Pasar Mardika Dipastikan Tahun Ini

“Selama ini alasan kurangnya bahan bakar dan tidak ada anggaran lebih, sehingga patroli rutin tidak dilakukan oleh DKP, TNI AL, Pol Air. Maka kita akan mencoba melakukan koordinasi lebih lanjut,” pungkasnya.(RHM)

Comment