by

Dorong Ekonomi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Ambon, BKA- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku, terus berupaya memberikan pemahaman ke masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih mengetahui perlindungan hak Kekayaan Intelektual (KI) di Maluku. Dorongan ekonomi yang dilakukan, yakni lewat workshop.

Kegiatan tersebut resmi dibuka Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Agung Rektono Seto yang diikuti oleh 50 orang peserta yang berasal dari instansi terkait, Perguruan Tinggi, Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta masyarakat. Dengan pemateri dari Kanwil Kemenkumham Maluku dan Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon.

Dalam sambutannya, Agung mengatakan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak positif bagi kalangan pelaku usaha yang mau mengupayakan usaha yang telah dibangun, untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum demi kemajuan perekonomian.

Sehingga dituntut untuk dapat meningkatkan produksi dan kualitasnya serta melindunginya sebagai wujud karya intelektual yang bermutu tinggi.

Lebih lanjut disampaikan, secara nasional perlindungan terhadap KI oleh pemerintah dilakukan dengan menggeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan. Baik itu tentang hak cipta maupun hak kekayaan industri lainnya yang mencakup paten, desain industri, merek, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu maupun rahasia dagang dan KI Komunal.

Ia menjelaskan, Maluku memiliki banyak potensi KI yang seharusnya didaftarkan guna mendapatkan perlindungan hukum agar diakui oleh orang lain. “Sangat disanyangkan apabila kita mempunyai banyak potensi yang mesti dijadikan KI endemik Maluku. Namun tidak bisa didaftarkan, sehingga tidak diakui sebagai KI di daerah Maluku” tutur Agung lewat rilisnya kepada Beritakota Ambon, Minggu (20/9)

Dia menambahkan, Kemenkumham Maluku tidak henti-hentinya mendorong stakeholder terkait untuk mendaftarkan karya intelektual yang dimiliki. Dan juga selalu memberikan pembinaan dan perlindungan serta pendampingan bagi yang melakukan pendaftaran KI.

“Kedepan kami akan melakukan perjanjian kerjasama dengan instansi pemerintah, Perguruan Tinggi maupun stakeholder terkait. Dan ini akan segera kami realisasikan dalam waktu dekat” imbuh dia.

Agung juga berjanji akan selalu berupaya keras memperjuangkan KI di Provinsi Maluku agar mendapatkan perlindungan hukum, guna menunjang peningkatkan perekonomian daerah. (LAM)

Comment