by

DPD dan DPR RI Dukung Pemekaran Jazirah

Ambon, BKA- Keinginan masyarakat Jazirah untuk memiliki pemerintahan otonom baru, terlepas dari Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DRI) RI.

Kendati Jazirah hanya mamiliki tiga kecamatan, yaitu, Salahutu, Lehitu dan Leihitu Barat. Tidak memenuhi syarat lima kecamatan, namun berdasarkan perimbangan geografi dan kamtibmas, serta dikuatkan dengan aturan dan UU yang berlaku, Jazirah menjadi salah satu dari sembilan daerah yang mendapat persetujuan untuk dimekarkan.

Kepada BeritaKota Ambon, Senin (1/2), Konsorsium Pemekaran Jazirah Leihitu, Syam Sialana, mengatakan, awalnya lembaga konsorsium itu dibentuk pada 2013 lalu, berdasarkan persetujuan mandat dari semua kepala desa, saniri, pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat, yang dimulai dengan pengumpulan semua persyaratan administrasi.

“Perlu diketahui bahwa Jazirah Leihitu yang terdiri dari Kecamatan, Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat, itu berarti baru tiga kecamatan. Untuk Kota, syaratnya empat kecamatan. Sedangkan kabupaten minimalnya lima kecamatan. Nyatanya, kita baru tiga kecamatan, namun apakah kami harus mengalah. Tentu tidak, tapi kita tetap berproses dengan catatan, bahwa tim konsorsium pemekaran Jazirah sudah pernah mengusulkan ke DPRD Malteng, sebagai hak inisiatif dewan, dan itu sudah dilakukan,” jelasnya.

Sementara menyangkut dengan persyaratan-persyaratan administrasi, baik dukungan persetujuan dari pemerintah negeri, termasuk persetujuan dusun jadi negeri, semuanya sudah dipenuhi tim konsorsium pemekaran. Itu sudah dibuat dalam satu keputusan DPRD Malteng.

Sayangnya, diera kepimpinan DPRD priode 2014-2017, usulan pemekaran Jazirah Leihitu tidak pernah dibahas, sehingga terkesan ada skenario yang dimainkan Pemda Malteng yang tidak ingin melepaskan Jazirah dari Malteng, yang secara politik memiliki jumlah suara terbanyak dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Lanjut Sialana, kesembilan calon daerah otonom yang mendapat persetujuan, antara lain, Jazirah Leihitu, Kepulauan Lease, Seram Utara yang semuanya di Malteng, Kabupaten Aru, Buru Selatan (Bursel), Maluku Barat Daya, yang masing-masing satu daerah pemekaran.

“Kalau dari hasil paripurna, baik DPD maupun DPR RI, secara politik sudah selesai. Yang penting sekarang ini, bagaimana kita memberikan suatu kepastian kepada Pempus, yang nanti pada waktunya Dewan Pertimbangan Otonomi daerah melalukan evaluasi,” jelasnya.

Dari 13 calon daerah otonom yang diusulkan Pemprov Maluku, Komite I DPD dan Komisi II DPR RI telah melakukan sidang paripurna istimewa, dan menyetujui sembilan dari 13 calon daerah otonom yang didalamnya juga termasuk pemekaran Jazirah Leihitu. Sehingga tinggal hanya menunggu moratorium dibuka, itu karena Jazirah Leihitu sudah masuk dalam peta desain nasional penataan wilayah nasional Kemendagri untuk daerah-daerah baru.

“Sekarang kita hanya menunggu, kran moratorium dibuka Presiden untuk kita menjadi derah otonom,” pungkasnya. (RHM)

Comment