by

DPMPTSP Target Pendapatan Perizinan 5 Miliar

Ambon, BKA- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menargetkan pendapatan pada sektor perizinan selama tahun 2021, akan masuk ke kota Ambon diatas Rp 5 miliar lebih.

“Triwulan pertama berapa income dari perizinan usaha dan investasi, saya belum bisa menjelaskan karena laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) kita sementara disusun. Tapi targetnya, melihat capaian tahun lalu tetap diatas Rp 5 miliar,” tutur Kepala DPMPTSP Kota Ambon, Ferdinanda Louhenapessy, saat dihubungi koran ini, Rabu (14/4).

Menurutnya, target tersebut sangat realistis. Sebab awal 2020 pihaknya menargetkan hanya Rp 5 miliar lebih. Namun hingga akhir 2020 meskipun di tengah pandemi Covid-19 tetap masuk hampir mencapai Rp 6 miliar.

“Triwulan 1-2 tahun 2020 itu dia memang tidak mencapai target. Pas masuk triwulan 3-4 dia bertambah melonjak, melebihi target. Target kita kan 5 miliar, padahal realisasinya sudah 6 miliar lebih. Jadi walau Covid-19 pengurusan izin usaha tetap jalan di kota Ambon,” sebutnya.

Sambung dia, Ambon punya kontribusi atau sumbangsih kepada Pemerintah Pusat sebagai target pendapatan perizinan usaha dan investasi yang dibebankan ke provinsi Maluku, dari 11 kabupaten/kota yaitu 92 persen lebih tahun 2020 dan itu dinilai cukup besar.

“Perdagangan jasa saja sumbang sekitar 80 persen dan disitu juga dia menunjang sektor pariwisata. Ada simbiosis mutualisme disitu. Pokoknya sektor perdagangan jasa ini menunjang sektor-sektor yang lain. Kita punya karakteristik daerah ini sumber daya alam itu kan kurang. Kita ibukota provinsi, jadi kita lebih dominasi untuk disektor perdagangan jasa, pariwisata, perikanan itu juga daerah transit,” ucapnya.

Disinggung soal kelonggaran terhadap para investor dalam pengurusan perizinan, Fernanda mengaku, kelonggaran atau mempermudah perizinan tetap dilakukan Pemkot Ambon. Sebab dalam aturan sangat jelas, bahwa pemerintah tidak boleh mempersulit izin investasi.

“Yah iya. Selama investasi itu dia mau jalan, kita pemerintah daerah sampai pusat tidak punya hak melarang. Karena peraturan berbunyi itu, kita harus memudahkan kehadiran satu investor di daerah, itu kewajiban pemerintah daerah,” pungkasnya. (IAN)

Comment