by

DPRD Akan Evaluasi Bansos Covid-19

Ambon, BKA- Bantuan sosial (bansos) yang diperuntukan bagi masyarakat kota Ambon terdampak Covid-19, akan dievaluasi oleh DPRD Kota Ambon. Hal tersebut untuk memastikan, apakah seluruh masyarakat telah menerima bansos di tahun 2020, baik bantuan langsung tunai (BLT) maupun sembako.

“Nanti setelah ini kita akan evaluasi kembali apakah penyaluran bantuan sosial, baik BLT maupun sembako ini sudah merata atau belum. Apakah semua warga yang berhak sudah menerima sesuai dengan ketentuan penyaluran atau belum. Ini yang akan kita evaluasi nantinya,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes, kepada wartawan di gedung DPRD Belakang Soya, Senin (4/1).

Politisi Golkar ini paparkan, sesuai ketentuan yang telah diatur Pemerintah Pusat, masyarakat yang tergolong sebagai penerima BLT maupun sembako mendapatkan bantuan dengan nilai yang sama sebesar Rp1.800.000 selama 9 bulan.
Yakni untuk BLT nilainya mencapai Rp600.000/3 bulan, terhitung sejak April-Desember 2020. Begitupun dengan bantuan sembako yang nilainya mencapai Rp 200.000/bulan.

“Selama tahun 2020, bantuan di kelurahan itu sembako dari APBD. Sementara untuk BLT itu dari dana desa yang nilainya 600 ribu per 3 bulan. Jadi kalau dihitung-hitung nilainya sama, masing-masing penerina bantuan ini tiap bulan mendapatkan 200 ribu dari pemerintah. Jadi yang akan kita evaluasi ini apakah semua penerima sudah dapat atau belum. Kalau belum tinggal dilaporkan ke RT atau lurah maupun desa,” terang Pormes.

Dijelaskan, Komisi nantinya akan melakukan rapat internal dan kemudian mengundang Dinas Sosial dan DP3AMD kota Ambon, untuk mengevaluasi penyaluran bansos di kota Ambon. Sekaligus akan mempertanyakan apakah penyaluran bansos Covid-19 akan berlanjut di tahun 2021 atau tidak.

“Nanti kita rapat dulu dengan Dinsos dan DP3AMD untuk mengetahui progres dan capaian pendistribusian bansos. Dari laporan itu sampai November 2020 sudah 90 persen. Untuk Bansos lanjutan 2021, bansos ini kan dicairkan berdasarkan aturan. Jadi kita harus mengawasi anggaran dan regulasi. Nanti kita akan pertanyakan lagi,” pungkas Pormes.

Hal senada disampaikan anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, Morist Tamaela. Saat dikofirmasi, Ketua DPD Nasdem Kota Ambon ini menilai, perlu dibahas kembali penyaluran bansos Covid-19 dengan sejumlah dinas terkait.

Sebab, lanjut Morist, penyaluran bansos diturunkan dari pemerintah pusat untuk dilanjutkan daerah-daerah sesuai regulasi. Dan hal tersebut akan dipertanyakan kembali ke pemerintah kota terkait bansos lanjutan di tahun 2021.

“Kita perlu rapat internal dulu dengan dinas-dinas terkait selaku mitra kita. Nanti kita akan pertanyakan apakah ada bantuan covid-19 di tahun ini atau tidak. Juga kita akan pastikan apakah seluruh masyarakat penerima bantuan Covid ini sudah menerima hingga bulan Desember 2020 atau tidak. Ini yang perlu kita evaluasi juga,” pungkas Morist. (UPE)

Comment