by

DPRD Akan Panggil Direktur RSUD Tulehu

Ambon, BKA- Tim Pengawas I Covid-19 DPRD Provinsi Maluku akan memanggil Direktur RSUD dr. H. Ishak Umarella, dr Dwi Murti Nuryanti, karena diduga melakukan rekayasa data pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit tersebut.
Bukan hanya direktur rumah sakit yang ada di Negeri Tulehu, Kecamatan Sirimau, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), itu saja yang dipanggil. Kepala Dinas kesehatan Provinsi Maluku, dr Meikal Pontoh, juga akan dipanggil.
“Informasi ini kan masih bersifat dugaan, karena pokok masalahnya kita belum tahu persis seperti apa. Kedepannya kita akan undang Direktur RSUD Tulehu untuk mengklarifikasi informasi yang sementara beredar ini, sehingga bisa clear persoalanya. Nanti juga kita akan panggil Kadinkes untuk bersama-sama,” ujar Rovik Akbar Arifudin yang merupakan Anggota Tim I Pengawas Covid-19 DPRD Maluku, Senin(1/2).

Terhadap dugaan itu, Sekretaris Komisi III DPRD Maluku itu meminta agar pihak-pihak yang dirugikan, termasuk Nakes di RSUD tersebut, harus berani untuk menyampaikan secara terbuka permasalahan yang sebenarnya. Tidak perlu takut, kalau nantinya ditegur atau diintimadasi oleh oknnum-oknum pejabat di rumah sakit itu yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut.

“Nanti, selain kita panggil direkturnya, sekalian dengan Nakes-nya yang didampingi Kadinkes. Atau bisa saja kita on the spot langsung ke RSUD Tulehu. Saya juga sedang menunggu pak Ketua Koodinator Tim I Covid-19, Melkias Sardekut, sehingga bisa saja kita langsung kesana untuk memastikan informasinya, jika itu dibutuhkan,” ungkapnya.

Lanjutnya, saat ini pihaknya sedang memperjuangkan semua yang diperkajakan dalam penanganan Covid-19 untuk mendapat hak-haknya. Tapi kalau informasinya seperti ini, tim harus bisa mempertanyakan sejauh mana sistim yang digunakan dalam menentukan, siapa penerima dan siapa yang tidak, termasuk pembayaran insentif Nakes dan jasa Covid-19.

Seperti yang diinformasikan sebelumnya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr, H. Ishak Umarella di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), diduga melakukan rekayasa data pasien Covid-19, yang melibatkan 100 lebih tenaga kesehatan (Nakes), pekerja, maupun pasien umum yang ada di rumah sakt itu.

Data pasien Covid-19 dengan kategori Orang Tanpa Gejala (OTG) yang semuan merupakan Nakes di rumah sakit itu, diduga tidak sesuai dengan kondisi masing-masing pasien.
Terhadap dugaan itu, Direktur RSUD dr, H. Ishak Umarella Tulehu, dr. Dwi Murti Nuryanti, yang ingin dikonfirmasi, malah menghindar dari wartawan, Minggu (30/1).

Informasi yang berhasil dihimpun koran ini dari berbagai sumber di RSUD tersebut, menyebutkan, selain rekayasa data pasien Covid-19, pihak rumah sakit juga melakukan pemotongan biaya insetif dan jasa Nakes yang nilainya bervariasi.

Padahal alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku lewat Gugus Tugas (Gustus) Covid-19 kepada rumah sakit itu jumlahnya miliar rupiah, setelah mereka melaporkan jumlah pasien Covid-19 yang ditangani. Termasuk 100 lebih Nakes rumah sakit itu yang dikarantina selama 14 hari.
Ironisnya lagi, pembagian uang insentif dan jasa Nakes yang dilibatkan dalam perawatan pasien Covid-19 di RSUD dr. H. Ishak Umarella, selain tidak tepat sasran, besaran uang yang diterima tidak sesuai yang ditanda tangani diatas meterai Rp 5.000.

“Di rumah sakit itu, semua Nakes, perawat, gizi, kesehatan lingkungan (Kesling), sopir dan teknisi, masuk kategori tim Covid bukan nakes. Jadi pada saat pembagian uang itu, semuanua tidak betul dan tidak sesuai,” jelas sumber.

Sumber menjelaskan, dana insentif dan jasa Nakes dan non Nakes di RSUD itu sebesar Rp 60 milar. Pertama dibagikan dalam bentuk instentif bagi anggota tim Covid-19 sebesar Rp 1 juta lebih, tidak termasuk pasien Covid Naskes.
“Kalau insentif itu hanya untuk petugas tim Covid, beda dengan uang jasa yang dibagikan secara keseluruhan, termasuk non tim, non petugas, semuanya dapat uang jasa. Nah, dari mana uang jasa didapat, itu semua dari pasien-pasien Covid yang rawat inap, termasuk Nakes yang jumlahnya sekitar ratusan orang,” bebernya.

Dari pernyataan Kadis Kesehatan Provinsi Maluku, dr. Meykal Pontoh, kata sumber, bahwa setiap pasien Covid-19, termasuk Nakes, akan menerima sejumlah uang jasa. Namun setelah keluar dari masa karantina, tidak pernah dijelaskan berapa yang harus diterima.

“Tapi Kadis bilang, nanti uangnya dapat setelah ada peng-claim-an, baru uangnya keluar, baru kalian dapat. Uang jasa ini kan seluruhnya sekitar Rp 6 miliar, khusus untuk jasa saja,” ucapnya.

Menurutnya, harusnya ada perbedaan antara uang jasa dan insentif. Karena uang insentif itu hanya dikhususkan untuk tim Covid-19, beda dengan uang jasa Covid yang mencakup keseluruhan orang-orang yang bekerja di rumah sakit.
“Mau tanya, jasa dapat berapa? sementara kita saja dapat cuma Rp 2,5 juta dari yang seharusnya sebesar Rp 4,7 juta. Sementara kalau mau dibilang, uang itu datang karena berdasarkan ada pasien dulu kan. Pasien dari mana, dari kita ini yang terpapar kemarin. Dan terpapar dimana, ditempat kerja. Jadi kalau pembagian uang, itu harus wajar-wajar saja,” cetusnya.

Hal ini sangat berbeda dengan uang yang diterima dua petugas apotik yang ada pada rumah sakit tersebut, yang masuk kategori non tim dan non pasien. Tapi malah dia diberi uang sebesar Rp 6 juta, serta dipaksa untuk menandatangani tanda terima yang didalam tertera angka Rp 19,5 juta, bermeteri Rp 5.000.
“Dia (petugas apotik-red) dapat Rp 6 juta, sementara uang itu masuk berdasarkan pesien dan harus dibagi sama-sama, tapi kenapa mereka berdua non tim, non pasien koq mereka dapat kaya gitu. Sementara pasien yang betul pasien Covid cuma dapat Rp 2,5 juta. Berarti ibu Direktur anak tiri kan kami,” herannya.

Sama halnya dengan uang jasa yang diterima salah satu Nakes yang juga dikasih Rp 6 juta, tapi disuruh tanda tangan yang didalamnya juga tertera angka belasan juta. Karena melihat uang yang diterima tidak sesuai dengan surat yang ditanda tangani, maka Nakes itupun menolak untuk tanda tangan.
“Ada teman menolak tanda tangan, karena dikasih Rp 6 juta, tapi yang disuruh tanda tangan nilainya belasan juta. Akhirnya terjadi keributan dan itu terajdi petang kemarin,” akuinya.

Akibat dari keributan tersebut, pihak rumah sakit langsung mengenhentikan sementara proses pembayaran jasa-jasa Nakes.
Sumber pun meminta Komisi IV DPRD Maluku untuk segera memanggil Direktur RSUD Tulehu dan stafnya, guna menjelaskan dugaan-dugaan penyelewengan dana Covid-19, yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Sekaligus menjelaskan dugaan rekayasa data jumlah pasien Covid-19 Nakes di ruymah sakit itu. (RHM)

Comment