by

DPRD Akan Panggil Kadis Pendidikan Maluku

beritakotaambon.com – Komisi I DPRD Maluku akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi, Insun Sangadji, terkait salah satu kepala sekolah (kepsek) di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang meninggal saat mengikuti pelaksanaan fit and proper test yang diselenggarakan Disdikbud Provinsi.

Kepsek tersebut adalah Jimra Upate selaku Kepsek SMA Negeri 49, Desa Lisabata Timur, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Malteng, yang meninggal dunia di sela-sela proses fit and proper test.

Kejadian ini menjadi alasan bagi komisi untuk memanggil Kadisdikbud, Insun Sangadji. Pasalnya, pelaksanaan uji kelayakan dan kepatuhan yang diikuti ratusan Kepsek di Malteng sebagai Kepsek SMA/SMK dan SLB di Maluku, ini dinilai kurang relevan.

Karena setiap Kepsek harus mengikuti 24 poin-poin persyaratan yang ditetapkan Disdikbud. Sehingga hal ini membuat fisik dan stamina setiap Kepsek terkuras habis. Alhasil, salah satu dari sejumlah Kesek tersebut meninggal.

“Kemarin gara-gara fit and proper tes ada Kepsek yang jadi korban meninggal, sehari setelah perayaan HUT RI, tepatnya Senin 16 Agustus. Itu Kepsek SMA Negeri 49, yang merupakan desa binaannya dari Kecamatan Seram Utara Barat, yang merupakan salah satu korban dari tes itu,” terang anggota Komisi IV DPRD Maluku, Andi Munasir, saat menghubungi media ini, Jumat (20/8).

Baca juga: Delapan CPNS Lapas Namlea Fokus Ikuti Latsar

Politisi Gerindra Dapil Malteng ini menilai, dirinya sangat menyayangkan kebijakan yang diambil Disdikbud menyangkut dengan fit and proper tes, terhadap poin-poin persyaratan yang diberikan itu.

“Jadi sangat disayangkan kebijakan dari dinas pendidikan terkait dengan fit and proper tes. Kita lihat sendiri poin-poin persyaratan itu sampai 24 poin. Bayangkan, untuk menjadi seorang kepala sekolah,” sebutnya.

Menurut dia, durasi tes dari bulan Agustus sampai September ini, terlalu lama dan menguras energi. Apalagi orang-orang yang mencalonkan diri ini rata-rata sudah paruh baya.

“Mereka itu terbebani, stress, harus belajar lagi, begadang sampai larut malam, cape pikiran, buang waktu terlalu lama. Jadi kebijakan itu sampai makan korban,” sesalnya, seraya mengatakan, jika tata kelola manejemen dari pihak dinas itu tidak sesuai.

Lanjut Munasir, kebijakan yang diambil Disdikbud sangat meresahkan para Kepsek. Akibatnya, banyak Kepsek yang lebih memilih mundur, karena proses dan persyaratan yang begitu banyak dengan proses yang begitu panjang.

“Jadi menurut saya proses ini tidak relevan, apalagi sudah memakan korban dan itu sekolah binaan saya lagi. Terlepas dari itu, secara umum ini kebijakan tersebut sangat meresahkan para Kepsek. Banyak Kepsek yang minta mundur, karena proses dan persyaratan yang begitu banyak dengan proses yang begitu panjang,” tukasnya

Menindaklanjutinya, kata dia, sebelum dilakukan pemanggilkan Kadisdikbud, Komisi akan terlebih dahulu melakukan rapat internal, untuk menyikapi persoalan dan merumuskan agar uji kelayakan dan kepatutan itu dipermudah. Sehingga tidak ada korban jiwa berikutnya. (RHM)

Comment