by

DPRD Ambon Diduga Rugikan Negara Rp 5,3 Miliar

beritakotaambon.com – Tiga pimpinan di DPRD Kota Ambon, diduga merahasiakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait temuan kerugian negara sebesar Rp 5,3 miliar pada APBD tahun 2020 di lingkup DPRD Ambon.

Salah satunya pengadaan makan minum pimpinan DPRD yang tidak disebutkan dalam aturan.

Tiga pimpinan tersebut diantaranya Elly Toisuta (Golkar) selaku Ketua DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa (PDIP) selaku Wakil Ketua I, dan Rustam Latupono (Gerindra) selaku Wakil Ketua II.

Ketiganya diduga sengaja mendiamkan rekomendasi BPK, agar tidak diketahui puluhan anggota DPRD lainnya, yang belakangan ini mendesak untuk segera dilakukan paripurna internal DPRD.

Rekomendasi temuan BPK itu juga diduga menjadi pemicu konflik internal di lembaga DPRD Ambon saat ini, hingga membuat salah satu anggota DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela, mengamuk 12 Oktober kemarin, karena usulan paripurna ditolak dengan kata-kata kasar oleh pimpinan DPRD.

Baca juga: Anggota DPRD Ngamuk, Desak 3 Pimpinan Transparan

Mirisnya, informasi yang diterima BeritaKota Ambon, malam pasca Mourits mengamuk, dia bersama sejumlah anggota DPRD lainnya nyaris adu jotos dengan para pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD karena sengaja melakukan rapat tertutup.

Rabu (13/10), Mourits Tamaela, kembali buka-bukaan terkait peristiwa dirinya bersama sejumlah anggota DPRD lainnya nyaris adu jotos dengan pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD pada 12 Oktober malam.

Ketua DPD Nasdem Kota Ambon itu juga mengaku, usulan rapat paripurna internal DPRD yang ditandatangani 20 anggota DPRD, salah satunya untuk meminta penjelasan dari tiga pimpinan DPRD terkait temuan BPK terhadap kerugian negara Rp 5,3 miliar dalam APBD 2020, yang hingga saat ini belum dijelaskan kepada puluhan anggota DPRD yang ada.

“Intinya kita akan kejar terus sampai publik tahu. Karena permintaan paripurna internal ini sudah ditandatangi 20 anggota DPRD, yang inginkan agar dilakukan paripurna internal DPRD. Salah satunya meminta penjelasan terkait temuan BPK itu. Karena harus ada pengembalian sebesar 5,3 miliar di DPRD. Ini yang harus ditelusuri, dan kita juga akan buka,” beber Mourits.

Baca juga: Harap Pembangunan 200 Lapak Tuntas Oktober Ini

Disinggung soal berapa persen pengembalian yang sudah dilakukan lewat Sekretariat DPRD Kota Ambon, Mourits mengaku, temuan BPK ini masih dirahasiakan pimpinan DPRD. Sehingga alasan penolakan rapat internal, salah satunya untuk menghindari penjelasan terkait temuan BPK itu. Yang didalamnya juga ada dugaan pengadaan makan minum terhadap dua Wakil Ketua DPRD, yang tidak disebutkan dalam aturan. Sementara pengadaan makan minum itu sudah terlanjur dilakukan, hingga terjadi kerugian negara sesuai temuan BPK.

“Soal berapa persen yang sudah dikembalikan ke negara, kita belum tahu. Pastinya temuan BPK ini ada di lembaga DPRD ini, bukan di Pemkot. Kita minta hasil temuan itu agar bisa diketahui. Soal dugaan itu (makan minum), itu juga salah satunya. Makanya kita minta soal temuan BPK itu agar bisa diketahui. Bagaimana mau jalankan fungsi, kalau didalam bobrok,” tutupnya.

Tempat yang sama, Anggota DPRD Ambon lainnya, Harry Putra Far Far,menyebutkan, Fraksi Perindo akan tetap mendorong untuk secepatnya dilakukan paripurna internal DPRD. Sehingga persoalan fungsi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) benar-benar berjalan sesuai tupoksi yang ada.

Karena selama ini, lanjutnya, fungsi AKD tidak berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sebab pimpinan DPRD selalu membatasi AKD, dan mengambil kebijakan sepihak dengan mengorbankan puluhan anggota DPRD lainnya.

Baca juga: Pernikahan Dini Terjadi di Bursel, Kemenag Maluku Pilih Bungkam
Baca juga: DPRD Minta KONI Maluku Dievaluasi

“Jadi kita dorong secepatnya dilakukan paripurna internal, karena kita melihat situasi saat ini terkait fungsi AKD, ini selalu dibatasi. Padahal banyak pembahasan APBD yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan bukan masalah anggaran atau temuan BPK saja, tapi banyak yang harus didudukan dalam paripurna internal nanti,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD ini juga mengaku, belum mengetahui angka pasti soal temuan BPK terhadap APBD 2020. Sebab hingga saat ini rekomendasi tersebut belum disampaikan ke seluruh anggota DPRD yang ada.

“Terkait temuan BPK ini, angkanya saat ini saya belum tahu. Karena dalam jalankan fungsi, kita masih dibatasi pimpinan. Temuannya banyak, dan sampai hari ini (kemarin) belum diserahkan soal LHP BPK. Dan kalau tidak direspon untuk dilakukan rapat paripurna internal DPRD, jangankan mosi tidak percaya, kita bahkan akan lakukan aksi yang lebih besar,” ancam Far Far.

Dia juga menjelaskan, sejak dilantik sebagai anggota DPRD Kota Ambon periode 2019-2024 pada 9 April 2021 lalu, hingga saat ini tiga pimpinan DPRD belum mau untuk dilakukan rapat internal DPRD. Padahal banyak hal yang harus disampaikan selain tugas dan fungsi AKD, salah satunya terkait pembahasan APBD hingga temuan BPK tersebut.

“Kita menduga, ada permainan antara pimpinan DPRD dengan Pemkot Ambon terkait anggaran. Bahkan untuk pembahasan APBD 2022 nanti, kita juga diberikan waktu yang tidak rasional dan tidak sesuai dalam tatib. Padahal kita harus menyurat, minimal dibahas di komisi dengan seluruh mitra OPD. Sementara satu fraksi saja, mitra sampai 12 dan 13 mitra, tapi dikasih waktu hanya 2 sampai 3 hari. Bagaimana mau jalankan fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi dengan baik, kalau seperti ini. Makanya kita menduga, ini disengaja oleh pimpinan,” tutupnya. (UPE)

Comment