by

DPRD Ancam Giring Masalah RSUD Tulehu ke Rana Hukum

Ambon, BKA- Tim 1 Pengawas Covid-19 DPRD Provinsi Maluku yang membidangi kesehatan, mengancam akan menggiring persoalan yang terjadi di RSUD dr. H. Ishak Umarella, ke rana hukum.

Rumah sakit yang berada di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), tengah itu tidak hanya diduga merekasa data pasien Covid-19, tapi juga sampai saat ini belum membayar uang jasa sebagian tenaga kesehatan (Nakes) yang berhak. Padahal anggaran jasa Covid-19 yang dianggarkan lewat APBN tahun 2020, sebesar Rp 5,2 miliar dari total 12 miliar, telah dicairkan seluruhnya ke kas rumah sakit itu.

“Ini sudah menjadi persoalan besar. Uang sudah masuk ke rekening RSUD Tulehu, tapi tidak dibayarkan tuntas. Jadi persoalannya timbul dari situ, karena banyak nakes yang tidak puas. Sementara persoalan, termasuk kebijakan Direktur RSUD Tulehu, dr Dwi Murti Nuryanti, yang membagi-bagi uang sebesar Rp 2,5 juta, meskipun dalam aturan tidak dibolehkan dan karena ini mufakat bersama, kendati ada sebagian nakes yang terdampak pasien Covid-19 yang tidak setujuh uangnya dibagikan, kami bisa memahaminya. Tapi menyangkut hak-hal Nakes, itu harus diberikan dan tidak bisa ditunda,” ugkap Anggota Tim 1 Covid DPRD Maluku, Andi Munaswir, pekan lalu.

Menurutnya, persoalan yang menjadi dasar sehingga timbulnya gejolak, ada pada persoalan uang jasa yang sudah ada di kas rumah sakit, tapi tidak bisa dibayarkan dengan tuntas bagi semua Nakes yang berhak menerima.

“Ternyata uang sudah dicairkan, tapi ada yang belum dibayar tuntas. Ada juga yang dibayar setengah, dengan persentase 30-40 persen. Parahnya lagi, bahkan ada yang belum dibayar sama selali,” herannya.

Kata Anggota Komisi II ini, jika saat On The Spot ditemukan masih ada nakes yang belum dibayar, maka akan diambil tindakan lebih lanjut, dengan membawa persoalan itu ke rana hukum. Namun sebelumnya akan diminta pihakan inspektorat atau BPK untuk dilakukan audit.

“Jika ada nakes yang belum dituntaskan, akan ada tindakan-tindakan yang diambil lebih lanjut. Ya diaudit oleh inspektorat atau BPK, bahkan ketingkat lebih tinggi lagi pada instansi hukum. Artinya diaudit internal dulu lah, tapi kalau masih tidak bagus, terpaksa audit external.Sebab kita kira uangya ada d kas daerah, ternyata sudah dikirim semua di sana(RSUD-red),”tegasnya.

Bukan hanya itu saja, data laporan yang disampaikan pihak rumah sakit itu, dengan apa yang dijelaskan Direktur RSUD, dr Dwi Murti Nuryanti, angkanya sangat jauh berbeda. Dalam data menjelaskan, besaran uang jasa yang digunakan sebesar Rp 6 miliar lebih. Sedangkan yang disampaikan direktur, hanya Rp 5,2 miliar. Sehingga terdapat selisih angka sebesar Rp 1miliar lebih. Ini juga bisa menjadi pertanyaan.

Sehingga menurutnya, seakan masih ada yang ditutupi pihak RSUD Tulehu. Karena setiap rapat, tidak pernah menyodorkan data yang falid. Beda dengan rapat bersama RSUD Haulussy, yang selalu menggunakan data. Sehingga muda bagi tim untuk melakukan kroscek.

Tapi yang terjadi, RSUD Tulehu seakan masih ada yang ditutupi. “Kenapa ko setiap rapat dengan RSUD Tulehu, tidak pernah kasih data, dibandingkan kalau kita rapat dengan RSUD Haulussy yang selalu dengan data terus,” herannya.(RHM)

Comment