by

DPRD Bahas Ganti Rugi Lahan SD 50 dan 64

Ambon, BKA- Usai tinjau lahan SD 50 dan 64 Negeri Ambon di kawasan Galunggung, kecamatan Sirimau, Komisi II DPRD Kota Ambon melakukan pembahasan bersama Dinas Pendidikan dan pemilik lahan. Terkait ganti rugi lahan yang belum juga dibayarkan Pemerintah Kota Ambon senilai Rp 2 miliar.

Masalah ganti rugi lahan pada dua sekolah ini, sebelumnya sudah dibahas Komisi II DPRD Ambon periode sebelumnya, yakni sekitar tahun 2017 lalu. Dimana keluarga Souissa selaku ahli waris, sempat menutup kedua sekolah tersebut karena tidak ada upaya ganti rugi dari Pemkot Ambon.

Ancaman yang sama, kembali disampaikan ahli waris dengan mendesak Pemkot Ambon untuk segera melakukan pembayaran ganti rugi atas lahan yang selama ini telah digunakan oleh dua sekolah dasar tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Fahmy Salatalohy mengaku, Pemkot Ambon hingga saat ini belum bisa melakukan ganti rugi, karena belum bisa memastikan siapa ahli waris yang sah dari Keluarga Souissa.
Sehingga perlu ada diskusi lanjutan untuk membahas persoalan tersebut dengan Pemerintah Provinsi Maluku.

“Ahli waris ini kan ada 9 orang dari keluarga Souissa. Makanya tadi (kemarin) saya bilang,perlu ada diskusi lanjutan untuk kita pertanyakan hal itu. Sebenarnya dari 9 orang ini, 1 orang datang tapi sisanya dimana ? Tapi informasi terakhir, 2 orang sudah meninggal. Jadi kita akan lihat pada pertemuan selanjutnya. Dan ada kebijakan-kebijakan yang diambil,” tandas Fahmy, kepada wartawan, di gedung DPRD Belakang Soya, Selasa (2/3).
Menurutnya, perlu ada sharing antara Pemkot Ambon dan Pemprov Maluku terkait dengan status lahan sesuai sertifikat dan tuntutan harga lahan tersebut yang disampaikan.

“Jadi Pemkot belum bisa pastikan pembayaran, sebelum ada pihak-pihak terkait menjelaskan lebih detail. Karena klause di dalam surat-surat yang ada beberapa tahun lamanya,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Ambon, Jafri Taihutu menjelaskan, selain SD 50 dan 64, ada juga beberapa sekolah lainnya yang bermasalah terkait status lahan. Dimana ketika terjadi penyerahan dari Pemprov Maluku terhadap SD dan SMP ke Pemerintah Kota Ambon, tidak diserahkan secara administratif.

“problem utama adalah, ketika Otda, berlaku sekolah-sekolah dibangun oleh provinsi diserahkan ke kota tidak disertai dengan dokumen atau tidak diserahkan secara administrative. Kalau diserahkan secara administrasi, maka secara historinya, pendirian sekolah yang menjadi aset itu sekarang itu nggak ada. Makanya dalam pembahasan ini, perlu ada sharing anggaran,” terangnya.

Politisi PDIP ini menilai, yang perlu didorong adalah terkait legalitas tanah atau lahan yang ditempati sekolah-sekolah tersebut. Agar ketika dilakukan pembayaran, tidak salah bayar. Sebab, untuk permintaan pembayaran dari pihak ahli waris terhadap lahan dua SD tersebut yakni sekitar Rp 2 miliar.
Sehingga perlu dilakukan pembahasan lanjutan dengan mengundang pihak Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh ahli waris yang ada.

“Tadi sudah kami himbau, bagi yang namanya pemilik tanah, tunggu proses tapi jangan mencegah dinamika atau proses belajar mengajar dengan menyegel sekolah-sekolah yang sekarang ada. Permintaan mereka (ahli waris) adalah 2 miliar. Itu nanti dibicarakan lagi rujukan atau patokan apa dari NJOP ataukan harga pasar, itu perlu pertimbangan. Dan setelah reses, akan kita lanjutkan lagi dengan hadirkan semua pihak, termasuk pemerintah provinsi,” pungkasnya. (UPE)

Comment