by

DPRD Bahas Kerusakan Akibat Bencana Alam

Ambon, BKA- Komisi III DPRD Maluku menggelar rapat kerja dengan mitra terkait, membahas berbagai persoalan infrastruktur dasar yang rusak akibat bencana banjir, gempa bumi serta tanah longsor, untuk diprioritaskan dalam pembahasan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2021.

“Kerusakan infrastruktur dasar akibat bencana alam ini terjadi bukan saja di Pulau Ambon, tetapi juga di Pulau Seram, khususnya Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT),” kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw, Rabu (21/10).

Dinas maupun instansi terkait yang merupakan mitra kerja Komisi III DPRD Maluku yang mengikuti rapat tersebut, diantaranya, PUPR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Bappeda, dan BPAKD.

“Kami juga mengundang Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah XVI/Maluku dan Balai Wilayah Sungai, agar kerusakan infrastruktur yang tidak dapat ditanggulangi Dinas PUPR karena keterbatasan dana, agar bisa dibantu oleh dua balai ini,” ujar Richard.

Komisi III menerima laporan masyarakat Dusun Waelala, dekat Bandara Internasonal Pattimura Ambon pada 2014, kalau ada jalan lapen yang masuk lingkungan mereka, yang kondisinya saat ini telah rusak.

Karena itu masyarakat berharap agar Pemprov Maluku bisa membangunnya kembali, dan dimasukkan dalam dokumen APBD 2021, termasuk didalamnya membangun talud penahan badan sungai, karena banjir sering merendam rumah masyarakat.

Laporan lainnya datang dari Kepala Pemerintahan Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, yang meminta dibangun talud penahan badan sungai sekitar 450 meter di sungai Watari.

Kemudian jalan lingkungan Desa Suli, termasuk akses menuju lokasi pengungsi Larike sudah hancur, karena pada 2007 ada pembangunan jalan lapen tetapi menggunakan dana Inpres 06 tahun anggaran 2003, yang sampai sekarang sudah rusak, termasuk jalan sirtu menuju tempat pemakaman umum. Kalau bisa dibangun jalan lapen, sebab kondisi jalannya licin dan berlumpur saat musim penghujan.

“Sama halnya dengan kondisi ruas jalan menuju Puskesmas Suli yang sudah rusak, agar diperbaiki. Puskesmas ini melayani masyarakat dari desa tetangga seperti Tial dan Tenga-Tenga,” kata Richard.

Alasannya, kalau hujan, rumah warga sering kebanjiran, sehingga mereka mengajukan usulan ke Komisi III DPRD Provinsi Maluku.

Namun talud sepanjang 100 meter itu belum menjawab kebutuhan masyarakat, yang rumahnya sering diterjang ombak pada saat musim timur.

“Menurut mereka, banyak sekali rumah-rumah warga yang belum bisa terhindar dari terjangan ombak, sehingga menyurat ke Komisi III DPRD Maluku,” ujar Richard.

Ada juga usulan yang disampaikan IAIN Ambon, yang sejunlah fasilitasnya rusak akibat gempa bumi yang terjadi di Maluku pada 2019 lalu.

“Mereka menyurat ke Komisi III meminta pembangunan drainase serta talud penahan badan tanah, bisa dibahas dengan Pemprov Maluku agar terakomodir dalam APBD 2021. Ada juga proposal yang dilampirkan dengan anggaran Rp 1,35 miliar untuk pembangunan gedung Fakultas Biologi, yang hancur pada saat bencana alam 2019 itu,” pungkasnya.(RHM)

Comment