by

DPRD Bakal Usul Ranperda Konten Lokal

beritakotaambon.com – Komisi I DPRD Maluku bakal mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyiaran konten lokal.

Anggota Komisi I DPRD Maluku, Eddyson Sarimanella, mengungkapkan, Ranperda inisiatif tersebut nantinya bakal menjadi payung hukum Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku dalam menjalankan tugas.

“Saya kira, Perda ini nantinya sangat penting untuk mengawal dan mengawasi tugas-tugas dari KPID, untuk mengawasi lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Maluku, baik local maupun nasional. Sehingga perlu ada aturan yang mengatur itu lewat Perda nanti,” terang Sarimanella, Sabtu (18/12).

Menurutnya, Perda KPID itu perlu dibuat. Karena selama ini, konten lokal yang ditayangkan lembaga penyiaran pemerintah maupun swasta, selalu disaat pemirsah atau pendengar sudah pada tidur alias “Jam Hantu”. Sehingga tanyangannya tidak ditonton oleh masyarakat.

“Ada layanan konten-konten lokal yang ditayangkan atau disiarkan lembaga penyiaran itu disaat “jam hantu”, yang mana masyarakat sudah pada tidur. Untuk itu perlu ada Perda, sehingga ada regulasi bagi KPID untuk melakukan tugas-tugas pengawasan lokal bagi otonomi daerah. Sehingga langkah-langkah yang diambil KPID bagi satu lembaga penyiaran, dapat tertanggungjawab ke pusat, lewat Perda yang ada,” jelasnya.

Selama ini, akuinya, DPRD juga melihat, tidak ada perhatian serius dari Pemerintah daerah (Pemda) terkait keberadaan dan tugas KPID dalam membantu kinerja Pemda dalam hal penyiaran publik.

Sebagai Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Maluku, lanjut Sarimanella, akan menjadikan Ranperda Konten Lokal tersebut sebagai usulan inisatif dari Bapenperda DPRD Maluku.

Terpisah, Ketua KPID Maluku, Mutiara Dara Utama, mengaku, jauh sebelum ada inisatif DPRD untuk mengusulkan Ranpeda tersebut, KPID Maluku sudah mengambil inisiatif untuk membicarakan naskah akademik ke DPRD Maluku agar bisa membuat payung hukum tentang konten lokal.

Tujuannya, dapat menjadi payung hukum KPID Maluku untuk melindungi SDM KPID dalam malaksanakan tugas pengawasan di lapangan. Dengan harapan, masyarakat Maluku secara luas dapat menyaksikan siaran konten lokal.

“Semuan ini agar dapat menjamin masyarakat Maluku, memperoleh informasi, tidak secara nasional saja. Tetapi bagaimana dari lokal dan lokal juga bisa ke nasional, sehingga orang bisa melihat hal itu. Bukan Kota Ambon saja, tapi kabupaten lainnya di tanah Maluku secara umum,” pungkasnya.(RHM)

Comment